Ilustrasi Rusun (Foto: Ilustrasi)

@Rayapos | Jakarta – Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah, menilai ada ketidaksukaan Gubernur DKI Anies Baswedan terkait penghapusan program pembangunan rumah susun di Jakarta.

Padahal menurutnya, program rusun merupakan kepentingan publik selain kewajiban pemprov DKI Jakarta dalam memberikan hunian layak bagi masyarakat Jakarta.

“Nah sekarang dengan di coret (program rusun) itu urgensinya apa? Ini kita bicara kebicakan publik, Kepentingan publiknya jadi diabaikan, ini ada kepentingan lain namanya, karena anggaran Rp, 1,3 itu untuk program lain, program lainnya apa? Itu kan harusnya jelas untuk pemanfaatan apa? Saya melihat itu memang lebih cenderung, ketidaksukaan pada program Gubernur sebelumnya, ada tedensi,” kata Trubus saat dihubungi Rayapos Rabu (8/8/2018).

Baca juga:

Dilaporkan KDRT, Nikita Mirzani: Perempuan Masak Aniaya Laki-laki

Kemenkes Gelar Apel Siaga Jelang Asian Games

Everest Berbahaya, Tinja Bertumpuk 7,5 Ton per Tahun

Selain ada ketidaksukaan dengan program mantan Gubernur sebelumnya, ia juga menduga adanya keterdesarakan politik pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Anies-Sandi di tahun politik ini. Dimana nama kedua orang ternama di DKI Jakarta itu gencar disebut-sebut dalam bursa capres dan cawapres dalam pemilu 2019 mendatang.

Namun jika kedua orang ini tidak menjadi kandidat dalam pilpres 2019 mendatang, ia menduga ada kepentingan politik balas budi untuk seseorang yang telah mendukungnya dalam pilkada 2017 lalu.

“Ya kepentingan politiknya berharap cawapres atau capres, kalau pun tidak capres, cawapres ada kemungkinan balas budi kepada orang yang mendukungnya, seperti pak Prabowo kan butuh biaya banyak, mungkin kan bisa dialihkan dari situ,” ungkapnya.

“Makanya kebijakannya yang kontroversi semua, kontroversi semua itu,” sambungnya.

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak ada alasan untuk tidak menjalankan program pembangunan rusun, lantaran program tersebut sempat dianggarkan pada APBD 2018.

“Semuanya itu kan sudah di programkan tinggal dilaksanakan, Jika kemudian ditataran implementasi ada kepentingan lain, lah jadi itu. program itu tidak jalan, jadi masyarakat yang membutuhkan rusun itu jadi dikorbankan,” tutupnya.

Dikabarkan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menghentikan bakal menghentikan pembangunan delapan rumah susun (rusun) yang digagas mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Rusun yang dianggarkan pada APBD 2017 dihentikan karena tidak mencapai target penyelesaian.

Rusun yang gagal dibangun adalah rusun di BKT Cakung, Rusun PIK Pulogadung, dan Rusun Karanganyar. Anggaran yang tidak terserap karena gagalnya pembangunan rusun total sebesar Rp 1.341.226.229.262.