Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

@Rayapos | Jakarta – Penyerahan pulau reklamasi C, D dan G kepada BUMD PT. Jakarta Propertindo Pemrpov DKI Jakarta oleh Gubernur DKI Anies Baswesan dinilai hanya memberikan peluang kepada lengemban untuk melakukan gugatan Kebijakan Penghentian Reklamasi oleh Pemprov Jakarta ke pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Gugatan itu dimungkin karena para pengembang lantaran sederet pengembang pulau kmitasi di ketiga pulau tersebut sudah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan HPL.

Sementata itu PT Jakarta Propertindo tidak memiliki sertifikat, selain pergub perintah Anies nomor 120 Tahun 2018.

Menanggapi hal ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku siap menghadapi gugatan dari pengembang. Sebab dikatkan Anies, salah satu alasan ditugaskannya PT Jakpro untuk melakukan komunikasi dengan para pihak-pihak yang selama ini menjadi kontraktor untuk pembangunan lahan reklamasi.

“kita siap (digugat) Justru kita menugaskan Jakpro disanaa untuk memulai pembicaraan dengan pihak yang selama ini menjadi kontraktor untuk pembangunan lahan-lahan hasil reklamasi,” kata Anies di Balaikota Jakarta Pusat, Senin (26/11/2018).

Lanjut Anies menerangkan, dengan adanya komunikasi antara pengembang dengan PT. Jakpro dengan begitu, Pwmprov DKI Jakarta bisa mengatur area yang cukuo luas di wilayah pulau palsu itu.

“Dan memang kepentingan kita membuat agar masyarakat bisa memanfaatkan. nah nanti perencanaannya biar jakpro yang menyusun,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Kondisi nyata tanah pulau hasil reklamasi di tiga pulau tersebut, yakni Pulau C dan D dibangun oleh PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan PT Agung Sedayu Grup.

Sementara Pulau G dibangun PT Agung Podomoro Land melalui PT Kencana Unggul Sukses, pemilik anak perusahaan PT Muara Wisesa Samudra. Begitu pula di Pulau D telah berdiri dengan sejumlah bangunan yang sudah jadi dan pengembangnya juga telah mengantongi sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).

BAGIKAN