Sekjen PSI Raja Juli Antoni (Toni)

@Rayapos | Jakarta – Pernyataan Capres Prabowo Subianto yang menyebut korupsi di Indonesia stadium 4 menuai kontroversi. Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni berkata, Mantan Presiden Soeharto-lah simbol KKN di Indonesia.

“Ini bukan masalah sederhana, ini masalah lama dan masalah yang menjadi alasan mengapa dulu kita menurunkan mertuanya Pak Prabowo,” ujarnya di kantor DPP PSI Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Jumat (30/11/2018).

Toni mengungkit demontrasi 1998 yang menggulingkan Soeharto karena dianggap simbol KKN. Masalah itu juga yang membuat Soeharto lengser.

“Seperti saya katakan tadi 98 kita turun ke jalan menurunkan rezim Soeharto dengan tiga alasan itu KKN, korupsi, kolusi, nepotisme dan ini secara politik terang benderang bahwa simbol KKN itu Pak Harto,” paparnya.

Baca juga:

Timses Jokowi Kritik Sandiaga yang Bela Habib Bahar

Meski Tersangka Korupsi, Dua Hakim Ini Masih Terima Gaji

“Dan Pak Prabowo ada di sana mempertahankan Pak Harto, tidak bisa kita pungkiri itu. Dia ngaku ngejar Amien Rais, aktivis dan lain lain, nah itu pengakuan yang jujur. Saya tidak tahu juga kenapa para reformis atau mantan aktivis 98 masih berada di sekeliling pak Prabowo, untuk apa di sana?” tambahnya.

“Jadi saya tidak tahu persis kalau Pak Prabowo mengatakan ini stadium 4. Saya tidak tahu standar empat, tiga, dua, satunya apa,” ujar Toni.

Toni kemudian bicara soal komitmen pemberantasan korupsi. Ia menyebut korupsi merupakan persoalan yang sudah terjadi lama di Indonesia.

“Tapi bahwa korupsi menjadi masalah utama kita iya. Pak Jokowi sekarang dengan polisi, kejaksaan dengan KPK berusaha terus menyelesaikan masalah itu,” pungkasnya.

Sebelumnya PDI Perjuangan (PDIP) juga menanggapi pernyataan Prabowo itu.

“Jadi, guru dari korupsi Indonesia sesuai Tap MPR Nomor 11 Tahun 98 itu, mantan presiden Soeharto dan itu adalah mantan mertuanya Pak Prabowo,” ujar Wasekjen PDIP Ahmad Basarah kepada wartawan di Megawati Institute, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2018).

Menurutnya, negara telah menetapkan pencanangan program pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan disebutkan dalam Tap MPR Nomor 11 Tahun 1998 untuk menegakkan hukum terhadap terduga pidana korupsi.