Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. (FOTO: beritajakarta)

@Rayapos | Jakarta – Meskipun raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta tahun 2017-2018 telah disahkan DPRD, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tetap mendapat kritikan dari fraksi PDI Perjuangan.

Disampaikan ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono, dalam RPJMD 2017-2018, memuat rencana pengentasan 23 Rukun Warga (RW) kumuh dan miskin dari 223 RW.

Pengentasan RW kumuh tersebut ditargetkan hingga tahun 2022. Namun sayangnya ditemukan Gembong, dalam raperda tersebut pihak eksekutif mengacu kepada data BPS tahun 2013.

“Dalam konteks RPJM. Soal pengentasan RW kumuh, Ini data BPS tahun 2013. Ini mesti 6 tahun pimpinan. Jangan-jangan yang disebut RW miskin tinggal 3, masa lima tahun yu gak ada peruhahan,” kata Gembong di tengah-tengah sidang paripurna, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (10/4/2018).

Baca juga:

Menurutnya, Pemprov DKI harus merubah data terbaru dari BPS, yakni data tahun 2018.

“Basis datanya harus tahun ini. Bukan tahun 2013, masa 5 tahun gak ada perubahan,” ungkap gembong membeberkan

Diberitakan sebelumnya DPRD DKI Jakarta hari ini, telah mengesahkan empat perda sekaligus. Perda tersebut diantaranya adalah, perda perindustrian, perpasaran dan perusahaan umum daerah pasar jaya dan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah 2017-2018.