Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. (FOTO: viva)

@Rayapos | Jakarta – Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, menyampaikan pandangan umum pada Raperda RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2018-2022. Mereka menyarankan gubernur agar menjaga hubungan harmonis dengan Polda Metro Jaya dan Ombusman.

Pandangan ini disampaikan terkait dengan dugaan kebijakan alih fungsi jalan Jati Baru Raya, Tanah Abang, Jakarta pusat yang difungsikan menjadi tempat usaha bagi pedagang kaki lima (PKL)

“Kami percaya Kebijakan Gubernur itu tidak bersifat statis atau final,” kata Willian Yani, di Kebon sirih, Jakarta Pusat, Senin (2/4/2018).

Baca juga:

Anggota komisi A ini menjelaskan, kebijakan tersebut tidak sesuai dengan undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang jalan.

“Kami juga berharap pihak yang berkepentingan duduk bersama untuk untuk mencari solusi sehingga tidak ada lagi yang dirugikan atas kebijakan tersebut,” tandasnya.

Diketahui, sidang paripurna ini juga dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Sallahudin Uno.