Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi

@Rayapos | Jakarta – Proses pembahasan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2019 sudah dimulai. Pemprov DKI Jakarta, resmi mengirimkan draf rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019 sebesar Rp 87,3 Triliun.

Jumlah ini naik sebesar Rp 4,1 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019 senilai Rp 83,2 Triliun.

Sekretaris Daerah (sekda) DKI Jakarta Saefullah menjelaskan, penambahan jumlah anggaran tersebut sudah melalui dan berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerinta Daerah (TAPD).

“Ini udah hasil kajian, udah hasil memperhatikan asumsi ekonomi makro terhadap pertumbuhan ekonomi di Jakarta, inflasi, termasuk harga dollar, semua itu sudah dianalisis,” ucap Saefullah di Gedung DPRD, Jakarta. Rabu (10/10/2018)

Saefullah mengungkapkan, kenaikan anggaran ini untuk beberapa kegiatan yang akan di kejar pada tahun 2019. Terlebih, ini merupakan tahun kedua kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan yamg sudah berkomitmen menyelesaikan eksekusi programnya sesuai jadwal pemerintahan.

Diantranya beberapa program tersebut adalah program pengentasan banjir dan program unggulan rumah tanpa DP yang menjadi janji kampanyenya dalam memberikan hunian layak kepada warga Jakarta.

“Macam-macam, ada persoalan pengentasan banjir, rumah susun, DP, nanti makanya dalam pembahasan kamu ikuti dinamikanya,” ucapnya.

Adapun, dalam rancangan KUA-PPAS 2019, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp 77,78 triliun. Angka itu naik Rp 11,98 triliun dibandingkan dengan pendapatan pada APBD-P 2018 sebesar Rp 65,8 triliun.

Pendapatan itu didapatkan dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Ditempat terpisah, ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan bahwa stakeholder didalam pemprov DKI Jakarta harus lebih giat dalam melakukan penyerapan anggaran pada APBD 2018.

Apalagi menurut Pras, pada November mendatang APBD 2019 harus segera dirampungkan didalam rapat paripurna. Sehingga anggaran yang digunakan adalah anggaran APBD yang sudah disahkan.

“Karena ini kan saya melihat SKPD-SKPD itu kan masalah penyerapan itu kayak males-malesan, mau-mau enggak-enggak, mau-mau enggak-enggak gitu loh. Karena itu sedikit lagi mau dinaikkan lagi menjadi 87 triliun nanti di APBD 2019 itu dari mana pendapatannya,” tandasnya.

BAGIKAN