Gubernur DKI Anies BAswedan (FOTO: RAYAPOS/KEMAL MAUNALA)

@Rayapos | Jakarta – Gubernur DKI Anies Baswedan menilai proses pengesahan Raperda Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2017 berjalan lambat. Ia menduga lantaran adanya unsur politis. Padahal menurut Anies, pembahasan raperda LKPJ adalah proses yang teknokratis.

“Kemudian APBD, DPRD masih belum menerima LPJ, saya rasa ini prosesnya sudah menjadi politis, sebenarnya ini menjadi proses yang teknokratis,” Kata Anies di Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (20/7/2018).

Pendapat Anies ini serupa dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, yang beberapa waktu lalu menduga ada unsur politik dalam masalah ini.

Baca juga:

Pengakuan Mantan Petenis Cantik yang Diperkosa Berkali-Kali oleh Pelatihnya

Ma’ruf Amin Siap Jadi Cawapres Jokowi, Jika Negara Menginginkan

Sementara, DPRD DKI Jakarta masih menunda pengesahan Raperda tersebut karena alasan sisa anggaran yang terbilang tinggi yakni Rp 13,1 triliun.

Ia pun menjelaskan terkait tingginya silpa tahun anggaran 2017. Menurutnya ada dua hal penyebabnya.

Pertama adalah target pendapatan yang meningkat dan yang kedua adalah aspek pengadaan tanah yang realisasinya sebesar 72 persen.

Terlebih pada bulan Desember lalu, Anies mengaku telah mengeluarkan Peraturan Gubernur yang melarang pembayaran dengan uang cash.

“Gak bisa lagi semuanya harus gunakan transfer, sebelumnya pakai cash dan anda bisa bayangkan pemberlian sebesar itu pake cash itu dahsyat. Nah ternyata karena itulah menjadi lebih hati-hati. Seharusnya memang ya hati-hati,Masa uang sebesar itu, anda kalau lihat angkanya fantastis tuh pake cash,” ungkapnya.

Berdasaran pemaparannya itu, saat ini Pemprov DKI Jakarta harus menerima hasil akhir silpa tahun 2017 yang lebih besar dari tahun 2016 yakni 7,7 Triliun.

Kendati begitu, Anies mengklaim pengelolaan APBD DKI Jakarta tahun 2017 sudah lebih baik. Hal itu terbukti dari pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

“Pr kita yg terkait oengelolaan keuangan sudah kita kerjakan dgn lebih baik. Termasuk di dalam pengelolaan aset. Jadi ke deoan kita berbiara dgn dprd dan nanti harapnnya merek akan bisa lihat bahwa ini dijalankan dgn govermnt yg benar,” tutupnya.

BAGIKAN