Aksi warga Kampung Baru (FOTO: RAYAPOS/KEMAL MAULANA)

@Rayapos | Jakarta – Ratusan warga Kampung Baru, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta siang ini, Rabu (21/11/2018).

Aksi yang digelar pukul 10.00 Wib iniendesak keberanian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mencabut Keputusan Gubernur No. 1323 Tahun 2017 yang dikeluarkan pada era Gubernur Djarot Syaiful Hidayat.

Baca juga:

Lancar, Ini Pidato Bahasa Inggris Prabowo di Indonesia Economic Forum

Mayat Dalam Lemari Itu Gadis Pemandu Karaoke

Pasalnya Pergub tersebut telah dijadikan dasar hukum oleh PT Nurdin Tampubolon Fam (PT NTF) untuk melakukan penutupan Jalan MHT yang terletak di Kampung Baru RT 011 dan 016 RW 07, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur.

Salah seorang tokoh masyarakat Kampung Baru, Husein Sinar menyebut, ada kejanggalan dalam penerbitan pergub tentang pembebasan jalan MHT itu, Sebab kala itu Djarot Syaiful Hidayat hanyalah seorang Plt Gubernur, sehingga keputusan strategis seperti meneken pergub bukan menjadi kewenangan Djarot.

“Jadikan pergub ini dikeluarkan saat Pak Djarot Plt. Warga menilai ini tidak layak dikeluarkan Plt, karena ini kewenangannya ada pada Gubernur,” ucap Husein saat berbincang-bincang dengan Rayapos, Rabu (21/11/2018).

Selepas Pergub itu diteken, pemegang saham pada PT Nurdin Tampubolon Fam (PT NTF) yakni Nurdin Tampubolon yang kini menjadi ketua fraksi PDI Perjuangan DPR RI melakukan sosialisasi pembebasan lahan yang berada di RT 011 dan 016 RW 07, Kel. Kayu Putih, Jakarta Timur untuk kepentingan pembangunan gedung kantor. Namun warga tidak pernah sepakat dengan pembebasan tersebut.

“Apalagi diketahui tujuan pembebasan itu, untuk pembangunan kantor bukan untuk Fasos atau Fasum di wilayah tersebut,”

Lanjut Husein membeberkan, perusahaan milik mantan politisi Hanura itu malah terus melakukan penutupan jalan MHT dengan alasan jika lahan tersebut telah dibeli dari Pemprov DKI Jakarta.

Setelah ditutup, akhirnya warga yang menolak sepkat mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN), gugtan itu pun dimenangkan oleh pihak warga.

“Setelah di tutup warga melakukan perlawanan lewat jalur hukum dan menang di PTUN, Tapi sayang putusan nya juga tidak meskipun SK Gubernur di gugurkan karena perusahan hanya berkewajiban memberikan jalan tersebut hanya setengah dari jumlah jalan sebelum nya,” bebernya.

Dia menambahkan, selama satu tahun ini warga telah menempuh berbagai cara untuk mengembalikan jalan tersebut, berbagai aksi dan pengajuan audiensi dari tingkat Walikota sampai Gubernur telah dilakukan.

Lagi-lagi kata dia, Pemprov DKI Jakarta seperti tutup mata dengan penderitaan warga setempat.

“Kami akan terus berjuang hingga mendapatkan jalan kami kembali, meminta kesungguhan Pak Anies untuk membela kami,” tutupnya.