Ribuan Lahan, APMB Demo di Polres Buru

@Rayapos | Ambon: Pasca ditariknya aparat keamanan TNI/Polri dari lokasi penambangan di Gunung Botak, beberapa waktu lalu, terjadi aksi saling berebut lahan antara PT. Buana Pratama Sejahtera (BPS) dengan Izin Pertambangan Rakyat dari Konsorsium Leabumi.

Tak puas dengan sikap pengusaha yang di-backing-i Konsorsium Leabumi, Aliansi Masyarakat Peduli Bupolo (AMPB) yang terdiri dari HMI, LSM Parlemen Jalanan, bersama sekelompok warga pro PT BPS, melakukan aksi demo di Mapolres Buru, Rabu (25/1) pagi. Salah satu materi tuntutannya yakni pengusaha tambang pro Izin Pertambangan Rakyat dari Konsorsium Leabumi, Mansur Latakka, agar segera ditangkap dan diproses hukum.

Dalam orasi, para pendemo menjelaskan bahwa pasca pengosongan aparat kepolisian dan TNI AD dari lokasi tersebut beberapa pekan lalu, kini tambang gunung botak kembali ramai dengan penambang ilegal. Para pendemo yang pro PT Buana Pratama Sejahtera (PT BPS) ini, meminta agar aparat bertindak tegas mengamankan Gunung Botak dari penambang emas tanpa ijin (PETI).

Dua tokoh pendemo, Rusman Soamole dan Icon Batuatas, mengaku datang ke Polres untuk meminta aparat keamanan kembali ditempatkan di lokasi tambang Gunung Botak. Para pendemo ini kemudian diterima Wakapolres Buru, Kompol Irvan Reza, di ruang kerjanya.

Dalam kesempatan tatap muka dengan Wakapolres Buru itu, Ketua HMI Cabang Buru, Ali Hentihu meminta agar polisi arif dalam menyikapi permasalahan di Gunung Botak, sehingga masyarakat adat terhindar dari upaya adu domba karena kepentingan para pengusaha tambang.

Sekertaris HMI, Firman Sanger, sempat membacakan isi tuntatan para pendemo. Kemudian berlanjut dengan penyerahan berkas tuntutan dari Ketua HMI kepada Wakapolres. Menurut Sanger, berdasarkan laporan dengan bukti video rekaman, di wilayah eks PETI di Anahoni Gunung Botak pada tanggal 23 Januari 2017,  sekitar pukul 10.00 WIT, Mansur Latakka dan rombongan datang ke lokasi tambang  dengan tujuan memprovokasi masyarakat membuka pagar senk guna membiarkan  menambang secara ilegal.

Sikap yang bersangkutan ini kemudian mengalibatkan terjadinya debat mulut antara rombongan Mansur Latakka dengan sekelompok masyarakat adat yang dibayar PT BPS untuk menunggui Kali Anahoni. Saat adu mulut itu, jelasnya, Latakka sesumbar kalau penarikan aparat keamanan Polri dan TNI dari kawasan Gunung Botak berkat dirinya dengan alasan memperjuangkan masyarakat  bekerja secara ilegal.

Dijelaskannya, AMPB, HMI Cabang Namlea dan Parlemen Jalanan, menyatakan sikap dan meminta Polres Buru menangkap Latakka karena terlibat pembuatan surat kaleng yang masuk di Polda Maluku dengan mengatasnamkan tokoh adat yang telah mencemarkan nama baik Kapolres Buru dan juga masyarakat adat. Mansur Latakka dituding telah memprovokasi masyarakat Kayeli agar membuka tambang ilegal untuk kepentingan pribadinya dengan mengabaikan instruksi Presiden RI yang dengan tegas memerintahkan menutup PETI tanggal 7 Mei 2015 lalu.

Sementara Wakapolres Buru, AKP Irvan Reza, berjanji akan meneruskan tuntutan itu setelah Kapolres Buru, Leo Simatupang, kembali dari Jakarta. Untuk itu, asalah ini dimintanya untuk ada yang mengadukan dan melaporkannya, agar polisi bisa mengambil keterangan secara resmi.

Menanggapi permintaan wakapolres itu, para pendemo ini tidak ada satupun yang berani pasang badan sebagai pelapor. Sebaliknya Ketua Parlemen Jalanan, Rusman Soamole mengaku sudah ada laporan tertulis yang disampaikan oleh dua tokoh adat Kaksodin Ali Wael dari Soarpito dan Hinolong Baman Manaliling Besan.

Kesempatan berbeda, juru bicara dari kubu Konsorsium Leabumi yang pro tambang rakyat, Yaser Kaisuku, saat berhasil dikonfirmasi wartawan Rabu sore, mengaku tidak heran dengan adanya kegiatan demo tersebut. ”Yang demo itu kelompok yang ada bersama PT BPS. Mereka demo, setelah pekan lalu kita demo di KPK, minta bos-bos PT BPS dan oknum pejabat ditangkap karena ada masalah serius di tambang Gunung Botak,” jelasnya.

Bahkan, Kaiksuku juga dengan tegas membantah kalau Mansur Latakka dan kawan-kawannya bukanlah pembuat surat kaleng, seperti disebutkan pendemo tadi. ”Mereka harus membuktikan isi tuduhan itu, karena ini sudah mengarah kepada fitnah. Kami akan melaporkan mereka yang telah memfitnah Pak Mansur Latakka yang membuat surat kaleng itu,” pungkasnya.

Comments

comments