Ribuan “calon” pengangguran menanti putusan pemprov Sulut terkait angkutan online

@Rayapos.com | Manado: Imbas dari dianulirnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017 pada 1 April 2017 sebagai revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek oleh Mahkamah Agung, dipastikan akan ikut berimbas pada bertambahnya angka pengangguran di Sulawesi Utara.

Beberapa awak Go-Jek yang ditemui Rayapos.com, di Manado, Senin (23/10/2017) mengatakan, mereka meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) khususnya Dinas Perhubungan untuk menyikapi persoalan tersebut dengan bijak.

Pasalnya, apabila pemerintah mengikuti langkah yang diambil daerah lain yang melarang beroperasinya angkutan online, maka dipastikan akan ada ribuan orang yang harus di”pensiun”kan.

Menurut Sem (28) warga Manado, sekarang ini jumlah driver Go-Jek sudah sekira lima ribuan orang, itu artinya kalau terjadi penghentian operasi yang dimintakan oleh para sopir angkutan kota (Angkot), maka pemerintah harus siap-siap memberi makan ribuan orang yang kehilangan pekerjaannya.

“Kalau nanti pemerintah Sulut harus menghentikan operasional angkutan online, maka mereka harus siap-siap memberikan lapangan kerja bagi ribuan pengangguran baru. Belum lagi ribuan orang yang harus diberi makan,” ujar Sem, driver Gojek asal Bolaang Mongondow ini.

Lebih lanjut Sem juga menambahkan, dengan adanya GoJek banyak orang yang bekas warga binaan (narapidana -red), bisa mendapatkan pekerjaan tanpa dilihat latar belakang mereka.

“Dengan adanya Gojek, pemerintah juga tertolong dalam memberikan lapangan pekerjaan bagi mantan warga binaan, sehingga mereka tidak lagi melakukan tindakan yang melanggar hukum,” ungkapnya.

Diketahui, mengikuti langkah yang diambil oleh para sopir angkot di beberapa daerah di Indonesia, para sopir angkot di Kota Manado berencana melakukan demo untuk meminta diberhentikannya operasional angkutan berbasis online.