Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil (ANTARA FOTO/Novrian Arbi)

@Rayapos | Jakarta – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil berencana memanggil Pemkab Bekasi dan pengembang Meikarta. Mendengar hal itu, KPK memberi pesan ke Ridwan Kamil. Begini pesannya:

“Kami ingatkan agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang berisiko menghambat penanganan perkara yang sedang dilakukan oleh KPK,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah lewat pesan singkat, Jumat (26/10/2018).

Baca juga:

Siswa SMA Ikut Aksi Bela Tauhid, Begini Kisahnya

Hanura Sebut Prabowo ‘The Great Sontoloyo’, Apa Maksudnya?

Ia memberi pesan seperti itu karena mengetahui Gubernur Jawa Barat baru ini berencana bertemu dengan Pemkab Bekasi dan Meikarta.

“Kami membaca informasi bahwa Gubernur Jabar berencana memanggil pihak Pemkab dan pihak Meikarta. Karena tidak tertutup kemungkinan pihak-pihak yang akan dipanggil tersebut juga merupakan saksi bagi KPK,” imbuhnya.

Terkait pemeriksaan hari ini, penyidik KPK memanggil empat saksi untuk melengkapi berkas penyidikan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.

Mereka diduga tahu mengenai proses perizinan yang diajukan pihak Lippo, selaku pengembang Meikarta.

Mereka yang diperiksa di antaranya Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Bekasi, Zaki Zakaria; Kepala Bidang Penanaman Modal pada Dinas PMPTSP Kabupaten Bekasi, Muhammad Said.

Kemudian Supir Said, Undang; dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jawa Barat, Eddy Iskandar Muda Nasution.

Sebelumnya, Ridwan Kamil mengaku akan mengkaji secara menyeluruh proses pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Dia juga berencana memanggil Pemkab Bekasi maupun pengembang untuk mengetahui duduk perkara pembangunan mega proyek tersebut.

“Pertama pengadministrasian Meikarta terjadi kan di kepemimpinan gubernur yang lama. Sebagai gubernur baru saya belum berpengetahuan secara mendalam terkait proyek yang namanya Meikarta,” kata pria yang akrab disapa Emil, di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Senin (22/10) kemarin.

“Dan kalau dari laporan sementara staf Pemprov rekomendasi untuk 84,6 hektar itu dianggap tidak ada masalah. Tapi kan saya belum rapat semuanya, kemungkinan saya panggil juga Pemda Bekasi dan pengembang (Meikarta),” tambahnya.