@Rayapos | Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap pelaku kasus korupsi. Kali ini yang dilakukan oleh pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Korupsi ini berawal dari KONI yang diduga mengajukan proposal kepada Kemenpora untuk mendapatkan dana hibah sebesar Rp 17,9 miliar. Diduga pengajuan dan penyaluran dana hibah sebagai akal-akalan dan tidak didasari kondisi yang sebenarnya.

Bahkan, proposal yang diajukan diduga telah lebih dahulu mendapat kesepakatan antara pihak Kemenpora dan KONI untuk mengalokasikan fee sebesar 19.13 persen untuk kantong pribadi sebesar Rp 3,4 miliar dari total dana hibah Rp 17,9 miliar kepada pejabat Kemenpora.

Atas aksi curang itulah, tiga pejabat Kemenpora dan dua pejabat KONI diringkus KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada selasa, (18/12/2018) malam.

Saat ini, kelima pejabat tersebut juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kelimanya yakni Deputi IV Kemenpora, Mulyana, Pejabat Pembuat Komitmen Kemenpora, Adhi Purnomo, Staf Kemenpora, Eko Triyanto, Sekretaris Jendral KONI, Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum Koni, Jhonny E Awuy.

Pada OTT tersebut KPK berhasil mengamankan uang tunai dalam bingkisan plastik dikantor KONI sebesar Rp 7 miliar, uang tunai sebesar Rp 318 juta, buku tabungan dan ATM serta mobil Chevrolet Captiva warna biru.

Menurut data yang diberikan KPK, diduga dua pejabat Kemenpora Adhi Purnomo dan Eko Triyanto menerima uang sebesar Rp 318 juta dari pejabat KONI terkait dana hibah pemerintah kepada KONI melalui Kemenpora.

Selain itu, Deputi IV Kemenpora, Mulyana diduga menerima uang dalam ATM dengan saldo Rp 100 juta terkait penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI tahun anggaran 2018.

Sebelumnya, Mulyana juga diduga menerima satu unit mobil Toyota Fortuner, uang sebesar Rp 300 juta dan satu smartphone Samsung Galaxi note 9. Sedangkan dua pejabat KONI, Ending Fuad Hamidy dan Jhonny E Awuy diduga sebagai pemberi.

Sebagai lembaga pemberantas korupsi di Indonesia, KPK juga meminta agar Kemenpora secara serius melakukan pembenahan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap proses penyaluran dana hibah.

“KPK meminta kemenpora melakukan pembenahan dan pengawasan terhadap proses penyaluran dana hibah serta memperhatikan aspek akuntabilitas penggunaan dana bantuan pemerintah pada organisasi terkait,” seperti yang tertulis pada rilis resmi KPK, Rabu (19/12/2018) malam.

“Jangan sampai alokasi dana hibah yang seharusnya dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan prestasi olahraga Indonesia justru menjadi ruang bancakan karena lemahnya pengawasan dan mekanisme pertanggung jawaban keuangan yang tidak akuntabel,” tulisnya.

(Credit:NusantaraTV.com)