Gubernur DKI Anies Baswedan

@Rayapos | Jakarta – Ada duit rakyat sebanyak Rp 4,4 triliun mengendap di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov DKI Jakarta. Duit tersebut adalah sisa pemberian Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang diberikan Pemprov DKI Jakarta dari tahun 2006 sampai Juni 2018 ke sejumlah BUMD.

DPRD DKI Jakarta pun berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan penyelidikan keberadaan dana tersebut. Mendengar hal ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tidak masalah jika politisi kebon sirih membentuk pansus.

Bahkan Anies pun mempersilahkan agar sederet BUMD tersebut diperiksa, apalagi dia juga mengaku memiliki niat yang sama seperti DPRD.

“Silakan diperiksa wong saya juga mau meriksa kok karena kita itu melihat antara pekerjaan dengan serapan ada selisih dan sebagian adalah karena tidak ditagihkan,” kata Gubernur Anies Baswedan saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (16/11/2018).

Dikatakan Anies yang terpenting buatnya adalah pekerjaan yang dilakukan oleh BUMD selesai dilakukan dengan selisih yang tak begitu jauh dari pembayaran.

Tercatat ada 13 BUMD Pemprov DKI Jakarta tidak maksimal dalam membelanjakan anggaranya. Saat ini hanya tiga BUMD yang berhasil membelanjakan dana mereka dan menyerap 100 persen anggaran yang diberikan.

“jangan jauh – jauh jadi kalau pekerjaan udah selesai 65 persen maka pembayarannya ya harusnya sekitar itu kalaupun ada jeda misalnya 10-15 persen jangan pekerjaannya 78 persen serapannya 25 persen,” tandasnya.

Menurutnya Pemprov DKI Jakarta menyiapkan opsi lain agar dana triliuan rupiah itu dapat dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat ibu kota. Pertama adalah relokasi anggaran melalui pengajuan ulang oleh BUMD atau dana tersebut dikembalikan ke Pemprov DKI . Sementara pilihan kedua adalah mengembalikan dana tersebut.

Diketahui sebelumnya, soal pengendapan anggaran BUMD ini, semula diungkapkan oleh Ketua DPRD Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, dia meminta kepada para BUMD untuk segera mengembalikan uang rakyat tersebut.

“Kok aneh, duit rakyat bisa diendapkan begitu. Pokoknya kami minta itu semua duit rakyat harus cepat dibalikan ke kas daerah,” tegas Pras di Gedung DPRD Rabu (14/11/2018).

Pras pun mengaku belum mendapatkan laporan di mana uang tersebut diendapkan, apakah di bank DKI atau malah di bank milik swasta.

“ya belum makanya kita mau tanyakan, coba ikut-ikutin terus rapat-raoat di DPRD semua terbuka kok,” ucap Pras.

Dia menambahkan dari tahun ke tahun sejumlah BUMD memang kerap mengajukan PMD dengan dalih pengembangan usaha. Dan nilai pengajuan PMD yang mereka ajukan nilainya tidak sedikit bisa mecapai ratusan miliar bahkan bisa mecapai triliunan rupiah.

“Tapi ternyata dari PMD yang kami setujui tidak mereka gunakan sesuai dengan kebutuhan yang mereka ajukan ke kami. Ternyata uang PMD ini mereka endapkan ke sujumlah bank,” kata dia.

Data Ditemukan Ketua Fraksi Golkar

Ditempat terpisah Ketua Fraksi Partai Golkar Jakarta, Ashraf Ali mengklaim jika dirinyalah menemukan data dana triliunan yang mengendap di sejumlah BUMD tersebut.

“Kebetulan yang menemukan data ini saya. Nah sekarang ini lagi rame dibahas oleh dewan,” jelas aarsyaf. .

Penasehat Majelis Rosulullah ini, menyebutkan kalau mengendapnya dana PMD disejumlah BUMD ini harus segera ditelusuri dengan cepat.

Rupanya, adanya temuan tersebut disambuy baik wakil ketua DPRD dari Fraksi PKS Triwicaksana. Saat ini diakuinya DPRD DKI berencana membentuk pansus untuk menyelidiki sejumlah anggaran Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang direalokasi oleh para Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebab, realokasi itu belum memiliki dasar hukum.

“bahwa PMD-PMD yang diajukan dalam proposal tersebut itu direalokasikan peruntukannya kepada sektor-sektor lain yang tanpa persetujuan dari DPRD. Jadi akan dibentuk pansus untuk menyelidiki hal tersebut,” tegas.

Berikut ini adalah data duit rakyat yang mengendap di sejumlah BUMD DKI Jakarta sejak tahun 2006. Diantaranya adalah :

1. PT MRT Jakarta Rp 494.371.716.585,

2.PT Jakarta Tourisindo Rp 6.593.464.820,

3. PT Transportasi Jakarta Rp 177.455.768.299,

4. PT Food Stasion Cipinang Rp 26.787.751.090,

5. PT Jakpro Rp 2.554.515.557.394,

6. PD Dharma Jaya Rp 118.842.182.473,

7. PD Pal Jaya Rp 288.597.202.518,

8. PT Pasar Jaya Rp 398 238.339.413,

9. PD PAM Jaya Rp 305.677.335.146,

10. PD Pembangunan Sarana Jaya Rp 66.783.187.432.

BAGIKAN