Rumuy vs Pemkot Ambon, BPN Tunggu Hasil Pengadilan

@Rayapos | Ambon: Pembatalan sertifikat hak milik tanah nomor 1065 atas nama Johan Rumuy yang objeknya adalah aset Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, masih menunggu putusan pengadilan yang sifatnya inkrah atau memiliki hukum tetap.

Demikian diungkapkan Kepala Kanwil BPN Maluku setempat, J. Walalayo, kepada wartawan, di Ambon, Kamis (26/1). ”Bila nantinya putusan pengadilan itu sudah inkrah yang memerintahkan sertifikat BPN dicabut dan ditambah data aset resmi dari Pemkot, akan kami pertimbangkan untuk segera membatalkannya,” ujarnya.

Untuk penerbitan sebuah sertifikat oleh BPN, jelasnya, ada persyaratan standar yang harus dipenuhi seseorang. Dan untuk masalah ini, pemohon punya alasan-alasan kuat. Karena tidak mungkin pemohon mengajukan itu tanpa ada dasar yang kuat bagi BPN sampai menerbitkan sertifikat. ”Untuk masalah Pak Rumuy, salah satu yang dijadikan alasan penerbitan sertifikat 1065 untuk lahan seluas 88 meter persegi adalah surat keterangan dari kelurahan dan mungkin saja ada perjanjian dengan mantan asisten I Sekot, sehingga dipakai sebagai dasar permohonan,” jelasnya.

Menurutnya, data Pemkot Ambon akan dipertimbangkan kembali oleh BPN. Kemudian, pada proses perkara di pengadilan kalau sudah inkrah dan Rumuy kalah, jelasnya, maka pasti BPN akan mengeluarkan surat pembatalan sertifikat 1065. ”Rumuy sudah beberapa kali datang ke kantor minta dilakukan balik nama atau transaksi, tetapi BPN tidak bisa memenuhinya, akibat ada melekat aset Pemkot,” tegasnya.

Dijelaskannya, jika saja sertifikat itu terbit tetapi cacat, maka tetap akan dibatalkan. Apalagi bila sudah memiliki putusan hukum tetap dari pengadilan. Kemudian, kalau memang statusnya sewa atau kontrak, tetapi sudah bersertifikat, maka itu juga inprosedural. Tetapi Rumuy kemungkinan mendapatkannya dari mantan Asisten I SeKkot Ambon, serta didukung surat keterangan kelurahan, sehingga BPN memproses sampai lahirnya sertifikat.

Untuk itu, terangnya, BPN akan melihat bukti-bukti pendukung dari Pemkot Ambon maupun adanya putusan tetap pengadilan yang menyatakan Rumuy kalah, lalu memerintahkan BPN membatalkan sertifikatnya, maka itu akan direalisasikan. Namun bila tidak ada memerintahkan itu lagi, BPN perlu melihatnya juga, karena pembatalan itu bisa terjadi akibat perintah putusan dan cacat administrasi akibat kesalahan subjek dan objek. Kesalahan subjek, karena itu berada di atas tanah yang merupakan aset Pemkot. Untuk inilah, tambahnya, BPN akan mencari solusi penyelesaian antara Rumuy dengan Pemkot Ambon.

Comments

comments

LEAVE A REPLY