Ilustrasi rusun Foto: Ist

@Rayapos | Jakarta – Pemprov DKI Jakarta menghentikan pembangunan 3 rumah susun (rusun) yang digagas mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Rusun yang dianggarkan pada APBD 2017 dihentikan karena tidak mencapai target penyelesaian.

Rusun yang gagal dibangun adalah rusun di BKT Cakung, Rusun PIK Pulogadung, dan Rusun Karanganyar. Anggaran yang tidak terserap karena gagalnya pembangunan rusun total sebesar Rp 1.341.226.229.262.

“Ada tiga dimatikan karena waktu tidak cukup,” kata Plt Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Meli Budiastuti dalam rapat dengan Komisi D di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (7/8/2018).

Baca juga:

Polisi Bongkar Makam Caddy Golf yang Hangus Dibakar

Ustad Abdul Somad Siap Jadi Cawapres Asalkan…

Rencana Ahok Setelah Bebas? Wow… Lawan Politiknya Lega

Asisten Sekda bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Yusmada kemudian memperjelas pernyataan Meli.

“Artinya (tahun ini) tidak ada rusun yang baru? Hanya bayar yang sudah ada?” tanya Yusmada. Meli pun membenarkan hal itu.

Setelah dicoret, Dinas Perumahan berencana mengalihkan anggaran itu ke kegiatan pembebasan lahan.

Menanggapi itu, anggota Komisi D DPRD DKI Pandapotan Sinaga langsung menyampaikan kritiknya. Dia kesal karena Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terkesan terlalu mudah mencoret anggaran.

Dicoretnya anggaran pembangunan rusun ini bisa memperbesar Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) pada 2018.

“Padahal waktu kalian minta anggaran itu, kalian mintanya kayak mau nangis, tetapi sekarang tidak bisa dieksekusi,” kata Pandapotan.

Selain itu, Anggota Komisi D Bestari Barus meminta Pemprov DKI meninjau ulang pembayaran karena hasil pengerjaan rusun tidak seperti yang diharapkan.

“Ini harus ditinjau lagi utang di sembilan lokasi. Ini sudah kita kunjungi,” ucap Bestari.

BAGIKAN