(FOTO: RAYAPOS/KEMAL MAULANA)

@Rayapos | Jakarta – Ada pengajuan anggaran hibah dari aparat keamaan wilayah DKI Jakarta kepada Satpol PP DKI Jakarta dalam APBD tahun anggaran 2019.

Pengajuan ini terungkap dalam rapat badan anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hari ini di DPRD DKI Jakarta, Selasa (27/11/2018).

Sekretaris Satpol PP Kusumanto, menyampaikan langsung pemohonan hibah itu dalam forum rapat Banggar yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Triwicaksana.

Kusmanto menyebut, anggaran hibah yang dibacakannya itu sudah memasuki mekanisme rekomendasi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Satpol PP.

“Satpol PP pak, merekomendasikan hibah pak, sudah mekanisme pak, sudah disampaikan juga melalui BPKAD,” kata Kusumanto.

Adapun sederet rekomendasi hibah untuk aparat keamanan dari Satpol PP ini pertama adalah, anggaran hibah untuk Kodam Jaya sebesar Rp 43 milliar, uang hibah itu bakal digunakam untuk pembangunan Pusdakop dalam rangka pelaporan dan monitoring.

“Kami sudah bersurat kepada bpkad. Senilai 43 milliar pak. Untuk pembangunan posko komando,” ucapnya.

Kedua juga untuk Kodam Jaya sebesar Rp 26 milliar, anggaran ini diajukan dalam rangka pengaman Pilpres 2019 mendatang. Namun pihak Satpol PP hanya merekomendasikan sebesar Rp. 11 milliar.

“Yang semula 26 M, kami rekomendasikan hanya sebelas m,” terangnya.

Ketiga satpol PP, merekomendasikan dana hibah untuk Korem 0501 Jayakarta dalam rangka melengkapi kendaraan dinas KDO sebesar Rp 7,9 Milliar.

Dan yang ke empat, Satpol PP juga merekomendasikan hibah untuk Polda Metro Jaya sebesar Rp 852 juta. Katanya, uang itu bakal digunakan untuk pembinaan calon peserta baru anggota Polri.

“Terakhir Polda Metro Jaya, dalam rangka pembinaan calon peserta polri sebesar 852 juta. lanjut pak,” pintanya.

Tanpa perdebatan panjang seperti SKPD lainnya, permohonan hibah ini langsung disetujui sejumlah anggota badan anggaran. Terlebih segenap anggota banggar sedang menyoal pengajuan hibah untuk karang taruna yang diajukan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya.

“Kayanya kita loncat, ko langsung Satpol PP, itu yang Karang Taruna dulu itu bagaimana penjelasannya, Satpol PP udah kita setuju aja,” ketus anggota fraksi Nasdem Bestari Barus yang diamini anggota banggar lainnya.

BAGIKAN