Hakim di Mahkamah Kosntitusi saat bersidang. Foto: Dok Rayapos

@Rayapos | Jakarta – Pembubaran Sedekah Laut di Pantai Baru, Kabupaten Bantul, Yogyakarta menuai kontroversi. Hubungan tiga hal: agama-keyakinan-negara, kembali terkoyak.

Bagaimana sebenarnya hubungan ketiga hal di atas?

Kedudukan antara agama-keyakinan-negara dapat dibaca dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PUU-XIV/2016.

Putusan ini untuk mengadili hak-hak penghayat kepercayaan, untuk mendapatkan status di kolom agama KTP.

Dalam pertimbangannya, MK menjelaskan dengan lugas hubungan antara negara-keyakinan-agama.

“Hak untuk menganut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan hak konstitusional (constitutional rights) warga negara, bukan pemberian negara,” demikian pertimbangan MK dalam halaman 137.

“Dalam gagasan negara demokrasi yang berdasar atas hukum atau negara hukum yang demokratis, yang juga dianut oleh UUD 1945, negara hadir atau dibentuk justru untuk melindungi (yang di dalamnya juga berarti menghormati dan menjamin pemenuhan) hak-hak tersebut.”

Terkait ini, Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 antara lain menyatakan:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia…,

maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia …

Pernyataan mendasar/elementer yang secara eksplisit tertuang di dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, Pemerintah Negara Indonesia yang dibentuk salah satu tugasnya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia.

Salah satunya yaitu hak dasar untuk menganut agama, yang di dalamnya mencakup hak untuk menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, adalah bagian dari hak asasi manusia dalam kelompok hak-hak sipil dan politik.

“Artinya, hak untuk menganut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu hak dalam kelompok hak-hak sipil dan politik yang diturunkan dari atau bersumber pada konsepsi hak-hak alamiah (natural rights). Sebagai hak asasi yang bersumber pada hak alamiah, hak ini melekat pada setiap orang karena ia adalah manusia, bukan pemberian negara,” ujar 9 hakim konstitusi dengan bulat.

Dalam konteks Indonesia, pernyataan ini, bukan lagi sekadar sesuatu yang bernilai doktriner melainkan telah menjadi norma dalam hukum dasar (konstitusi).

Dan, oleh karena itu mengikat seluruh cabang kekuasaan negara dan warga negara, sebab hal itu dituangkan secara normatif dalam Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

Setiap orang bebas:

Memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.

Memilih pendidikan dan pengajaran.

Memilih pekerjaan.

Memilih kewarganegaraan.

Memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali lagi.

Pasal 28E ayat (2) ditegaskan pula:

Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Adapun Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menegaskan:

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

“Dengan demikian, istilah ‘agama’ dan ‘kepercayaan’ memang dipahami sebagai dua hal berbeda yang disetarakan,”

Itu tertuang dalam pernyataanujar majelis yang terdiri dari Arief Hidayat, Anwar Usman, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Manahan M.P Sitompul.

Baca Juga:

Potensi Konflik Sosial di Pembubaran Paksa Sedekah Laut

Yenny Wahid Ajak Mahfud MD Dukung Jokowi

Bupati Bantul: Warga Jangan Takut

Bupati Bantul, Suharsono, angkat bicara terkait pengrusakan di lokasi tradisi Sedekah Laut di Pantai Baru oleh sekelompok orang semalam. Apa katanya?

“Perbuatan itu jelas masuk tindakan pidana, karena ada perusakan di lokasi,” katanya saat dihubungi wartawan, Sabtu (13/10/2018).

Bupati Bantul, Suharsono.
Bupati Bantul, Suharsono.

Suharsono melanjutkan, bahwa kegiatan seperti Sedekah Laut merupakan kegiatan budaya yang sudah turun menurun serta perlu dilestarikan keberadaannya.

Karenanya, ia berharap pada masyarakat agar tidak perlu takut menggelar acara Sedekah Laut atau kegiatan budaya lainnya.

“Masyarakat tidak perlu takut menggelar acara sedekah laut dan kegiatan budaya,” imbaunya.

“Kejadian ini juga jadi pembelajaran bagi Pemda agar lebih antisipatif terhadap pihak-pihak yang mencoba membenturkan budaya dengan agama. Karena bisa membuat masyarakat takut serta trauma,” ujarnya.

Selain itu, Suharsono akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.

“Demikian juga Polri juga akan mengantisipasi tindakan kekarasan,” ucapnya. (*)