Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono

@Rayapos | Jakarta – Sandiaga Uno mengundurkan diri dari Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 9 Agustus 2018 lalu. Ada dua nama yang terus dimunculkan oleh dua partai partai pengusung.

Diantaranya ada ketua DPD Jakarta Partai Gerindra, Mohammad Taufik dan ada mama Inisiator Gerakan 2019 ganti presiden, yakni Mardani Ali Sera dari PKS.

Lantas, siapakah sosok yang tepat untuk menggantikan posisi Sandiaga Uno dan mekanismenya nanti?

Baca juga:

Jokowi Puasa saat Jalani Pemeriksaan Kesehatan

TNI dan Polri Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Lombok

Kuasa Hukum Sebut Sule Pasrah Jika Harus Bercerai

Dijelaskan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono, sesuai undang-undang nomor 12 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 24 tentang pemerintahan daerah, pasal 26 ayat 6 menyebutkan.

Bahwasanya prosedur pengisian jabatan tersebut dapat diisi oleh partai pengusung Anies Baswedan – Sandiaga Uno pada saat Pilkada.

Kedua partai pengusung itu berhak menyodorkan nama penganti Sandi.

“Jadi kalau sesuai peraturan, hanya partai pengusung Anies – Sandi yang berhak mengajukan nama siapa sosok yang tepat untuk menggantikan Sandi,” ujar Sumarsono saat dihubungi Minggu (12/9/2018).

Namun kedua Partai pengusing tersebut, tidak serta merta menyodorkan nama pengganti Sandiaga Uno.

Menurut Sony, kedua partai pengusung tersebut nantinya akan mengirim dua nama pengganti Sandi tersebut kepada Gubernur Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta.

Dari tangan Anies, kedua nama calon pengganti Sandi tersebut bakal diserahkan kepada DPRD DKI Jakarta.

“Di tangan para legislatif Jakarta itulah nantinya akan dipilih satu nama yang dinilai tepat untuk menjadi Wakil Gubernur Jakarta menggantikan Sandi melalui rapat sidang paripurna DPRD. Jadi proses pemilihan pengganti Sandi dilakukan oleh para Wakil Rakyat Jakarta,” ungkap Sony.

Sony yang juga mantan Plt Gubernur Jakata ini menjelaskan, selama kursi wagub kosong tidak ada posisi pelaksana tugas (Plt) untuk jabatan wakil gubernur. Dengan demikian posisi wakil gubernur bisa kosong sambil menunggu proses pemilihan di DPRD DKI.