SMKN 1 Saparua, rusak berat dan minim tenaga guru

@Rayapos.com | Ambon: Salah satu aset pendidikan di Maluku yang patut menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) yakni SMKN 1 Saparua, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).

Sedikit demi sedikit bangunan sekolah terkikis jaman, turut dihinggai kerusakan parah di sana sini.

Tak pelak, kondisi miris ini disuaraan juga oleh pihak sekolah maupun para siswa.

Kepala SMKN 1 Saparua, N. Souisa, saat dikonfirmasi wartawan dari Ambon, Jumat (21/4), mengatakan selai dinding bangunan yang mengalami kekeroposan dan bolong-bolong, atap bangunan pun seoalh tak mampu menahan beratnya beban.

”Memang terlihat banyak kerusakan yang terjadi pada gedung dan bangunan sekolah kami. Terutama gedung tempat para siswa untuk praktek, banyak yang rusak dan berlobang pada dinding, dan juga bagian lantai atas yang dicor juga terlihat keropos. Kami minta ada perhatian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku terhadap sarana fisik sekolah dimaksud,” ujarnya.

Selain gedung yang sudah udzur termakan usia, jelasnya, sarana penunjang pendidikan pun sudah tak memadai lagi.

Sebut saja peralatan praktikum bagi siswa jurusan Teknik Pengelasan, Teknik Instalasi, Konstruksi kayu maupun Multi Media.

”Pada jurusan atau bidang-bidang ini, sarana prakteknya sangat minim, sehingga anak-anak yang mengikuti praktek, harus tetap mengantri menunggu giliran praktek,” jelasnya.

Kekurangan itu, tegasnya, kemudian disiasati dengan cara mengatur porsi pelajaran yang sama kepada para siswa.

Mirisnya lagi, tambahnya, pihjaknya juga terkendala dengan tenaga pendidik.

Mau tidak mau, guru mata pelajaran terpaksa dipadusilangkan guna mengisi keosongan itu.

”Selain kami di SMKN 1 Saparua ini bangunan gedung rusak, sarana penunjang praktek kurang, tetapi yang sangat dirasakan kurang adalah tenaga pengajar atau tenaga guru yang masih kurang. Untuk itu guru harus mengajar doble, untuk mengisi pelajaran yang gurunya tidak ada,” tegasnya.

Selain keterbatasan tenaga penajar, tambahnya, pihaknya pun terkendala dengan pembayaran honor bagi tenaga pengajar yang mengisi kekosongan.

Mengingat selama ini tidak ada alokasi dana untuk tenaga pengisi keosongan tersebut.

Secara normatif, timpalnya, jumlah guru maupun tenaga PNS/administratif yang dimilik seharusnya 55 tenaga guru.

Sayangnya, hingga saat ini pihaknya hanya memiliki 42 tenaga guru maupun pegawai honor dan administratif.

”Kami memang kewalahan untuk membayar honor para guru yang mengisi atau menggantikan guru mata pelajaran atau guru bidang studi yang tidak ada di sekolah kami. Tanggung jawab sekolah harus membayar honor para guru tersebut,” pungkasnya.

Comments

comments