Soal Freeport, Anggota Komisi VII DPR : Pemerintah jangan kasih “mimpi palsu”

Rayapos.com | Jakarta : Anggota Komisi VII DPR RI, Enny Maulani Saragih menilai pemerintah dalam menangani persoalan Freeport sangat melenceng dari kenyataan.

Seperti persoalan divestasi saham 51 persen yang diklaim oleh pemerintah bahwa hal itu sudah mencapai kesepakatan, namun faktanya hanya bualan saja.

“Sejak awal saya sudah curiga. Enggak mungkin Freeport rela begitu saja menyerahkan saham 51 persen, dan ternyata memang enggak beres klaim pemerintah,” ujar dia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/10).

Baca juga : Divestasi Freeport 51 persen, Anggota Komisi VII sebut pemerintah hanya pencitraan

Tidak hanya persoalan divestasi Saham 51 persen saja, janji lainnya yakni terkait pembangunan smelter yang sudah didengungkan sejak beberapa tahun ternyata tak benar-benar diwujudkan dan tentu saja merugikan negara dalam hal pengeluaran izin ekspor.

Oleh karena itu ia meminta kepada pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada rakyat semestinya harus jujur dan valid.

“Jangan kita dikasih mimpi-mimpi lagi ya,” ujar politisi Golkar ini.

Lebih lucu lagi, menurutnya pemerintah malah mencoba mengalihkan isu divestasi 51 persen dengan cara memberikan saham ke daerah 10 persen.

Menurutnya hal tersebut tidak membereskan persoalan inti, malah menarik wacana menjadi semakin kabur.

“Ini sekarang malah isunya dialihkan, daerah mau dikasih saham 10 persen, walaupun itu wajar sebagai PI dan kalau perlu dikasih golden share, tapi bereskan dulu mekanisme divestasi dan valuasinya,” sambungnya.

Comments

comments