Anies Baswedan dan Djarot Saiful Hidayat. Foto: Dok Rayapos

@Rayapos | Jakarta – Gubernur DKI Anies Baswedan terkenal emosional. Dia dikritik mantan Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat agar jangan lama-lama ‘jomblo’ (tanpa Wagub), Anies membalas: Ngaca dulu.

Maksudnya, Anies menuding Djarot agar ngaca dulu (bercermin) sebelum berkomentar. Jenis kosa kata yang dipilih Anies ‘ngaca dulu’ ada jenis kasar yang mengindikasikan ‘berantem’.

Intinya, Anies merasa ‘menjomblo’ tidak terlalu lama. Tidak selama Djarot yang jadi Gubernur DKI tanpa pendamping.

Setelah dihitung, ternyata masa ‘jomblo’ Djarot memimpin DKI Jakarta memang lebih dari Anies. Tapi, ada aturan yang membuat Djarot harus sendirian memimpin DKI selama 6 bulan.

Djarot memimpin DKI Jakarta sendirian setelah Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengundurkan diri pada 24 Mei 2017.

Setelah Ahok mundur, Djarot tak ada pendamping wakil gubernur.

“Saya jomblo 6 bulan, tak ada wagub,” kata Djarot dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (19/10/2018).

Sementara itu Anies jomblo setelah Wagub DKI Sandiaga Uno mengundurkan diri.

Sandiaga resmi mundur dari kursi Wagub DKI setelah rapat paripurna DPRD DKI pada 27 Agustus 2018.

Sandi memutuskan mundur dari Wagub DKI setelah resmi jadi cawapres pendamping Prabowo Subianto.

Jadi, Anies ‘jomblo’ tak sampai dua bulan, sedangkan Djarot sampai 6 bulan.

Nah ternyata aturan memang tak memungkinkan Djarot mendapatkan pasangan baru, memimpin DKI lantaran sisa masa jabatannya tak panjang lagi.

Aturan itu termuat dalam pasal 176 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada yang bunyinya sebagai berikut:

Baca Juga:

Rolls-Royce dan Intel Siap Wujudkan Kapal Tanpa Nahkoda

Kartu Kredit Orang Amerika dan Jepang Dibobol Remaja Jatim

(1) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.

(2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing- masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

(4) Pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah. (*)

BAGIKAN