Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo

@Rayapos | Jakarta – Pelantikan lima orang wali kota dan satu bupati oleh Gubernur Anies Rasyid Baswedan pada Kamis, 5 Juli lalu menimbulkan polemik. Lantaran pelantikan tersebut disinyalir tidak sesuai dengan aturan.

Hal ini mencuat dalam acara Halal Bihalal Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kemarin (16/7/2018).

Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo menjelaskan apa yang disampaikan fraksinya sesuai dengan rilis dan pengakuan bererapa orang Walikota yang telah diberhentikan sebelum masa pensiun.

Menurutnya berdasarkan peraturan Komite ASN, Walikota yang belum memasuki masa pensiun sebelum dicopot harus dieberikaan jabatan yang setara dengan pegawai negeri sipil ekselon II.

“Ini rilis yang kita terbitkan kemarin, intinya kaya gitu, semua ini ada prosedurnya, seperti pengakuan walikota Jakarta timur dan barat, kan mereka itu pensiun oktober. biasanya sampai oktober baru disiapkan pergantian,” kata Dwi Rio Sambodo saat dihuhungi Rayapos Selasa (17/7/2018).

Baca juga:

Belum Merumput, Cristiano Ronaldo Bakal Diguyur ‘Bonus’ Rp719 miliar

Megawati dan Airlangga Bahas Cawapres Jokowi, Ini Hasilnya

Jika pejabat setara eselon II bakal dipindahkan, maka Pemprov DKI atau Panitia Seleksi disini wajin menyiapkan posisi yang juga setara dengan pegawai eselon II.

“Kalau pun dipindah dia masuk ekselon dua lagi, kecuali ada catatan khusus untuk yg bersangkutan,” ungkapnya.

Ia juga menanggapi pemberhentian Walikota Jakarta timur yang mengaku disampaikan melalui saluran Whats Up yang menimbulkan polemik. Diketahui Sandiaga belum bisa menjelaskan secara rinci terkait hal ini, Sandi malah menyarankan agar hal tersebut ditanyakan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Terkait hal itu, Dwi Rio Sambodo memaparkan, mekanisme untuk pemberhentian pejabat dibawah Sekretaris Daerah (Sekda) merupakan kewenangan Gubernur DKI Jakarta. Nmun hal tersebut harus memperhatikan prosedur yang berlaku.

“Kalau untuk sekda kebawah (PNS) memang kewenangannya Gubernur. itu pun ada prosesnya, intinya kaya gini mendapat banyak reaksi dari publik, maka ini dianggap pada ketidakwajaran. Itu saja sih,”

Lebih lanjut, ketika ditanya apakah kejanggalan ini ini bisa dijadikan dasar untuk publik atau pejabat korban rotasi untuk menggugat Pemrov DKI Jakarta. Diplomatis Rio berpendapat bahwasanya hal itu bisa disesuaikan untuk menjadi dasar dalam mengajukan gugatan.

“Kan ada proses hukum, sebenernya sesuai hukum, jadi tinggal disesuaikan, ya salah satunya seperti itu (menjadi dasar gugatan), ” tutupnya.