Walikota Bekasi Rahmat Effendi dan Gubernur DKI Anies Baswedan usai bertemu di Balaikota DKI< Senin (22/10/2018). Foto Kemal Maulana

@Rayapos – Jakarta – Hubungan panas pemerintahan Jakarta dengan Bekasi, berakhir, Senin (22/10/2018). Gubernur DKI Anies Baswedan dengan Walikota Bekasi Rahmat Effendi, bertemu.

Mereka membahas solusi penanganan pembuangan sampah dari Jakarta (sekitar 7.000 sampai 8.000 ton per hari) ke Bantargebang, Bekasi. Pemprov DKI harus tanggung-jawab terkait itu.

Walikota Bekasi Rahmat Effendi (Pepen) seusai bertemu Anies, menyatakan bersyukur.

“Hari ini saya merasa bersyukur bahwa beberapa hari ini ada terjadi miskomunikasi antara Bekasi dan DKI,” kata Rahmat yang akrab dipanggil Pepen.

Hari ini, menurut Pepen, ternyata tidak ada yang berubah dari kebijakan DKI terkait masalah ini.

Dia jelaskan, “Kebijakan DKI berkenaan dengan hubungan kedaerahan kemitraan yang dibangun dan juga tanggung jawab terhadap pengelolaan TPST Bantargebang,” ujar Pepen di Balai Kota DKI, Senin (22/10/2018).

Dari pernyataan langsung Anies, Pepen yakin kerja sama yang selama ini dibangun terkait Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang terus belanjut.

Hak dan kewajiban kedua pihak disebut Pepen akan tetap dipenuhi.

“Jadi karena saya melihat, mendengar dan langsung dari ucapan Pak gubernur rasanya sangat adem. Ini lah yang sebetulnya kita harapkan, mudah-mudahan kerja sama ini terus kita bangun di bawah kepemimpinan Pak gubernur Pak Anies,” sambungnya.

Sementara itu, Anies mengatakan pertemuan membicarakan kegiatan bersama Jakarta dan Kota Bekasi. Anies juga berharap pertemuan ini semakin mempererat hubungan kedua wilayah.

“Insyaallah ini menjadi awalan yang baik awalan baru bagi kita semua dan kerja sama di antara kita, saling support di antara kita juga menjadi lebih baik,” katanya.

Sebelum pertemuan, Wali Kota Bekasi Pepen menegaskan kewajiban Pemprov DKI memberikan dana kemitraan sukarela alias dana hibah.

Pepen menyebut, DKI punya kewajiban memberikan dana hibah yang disebut untuk memperlancar urusan pengolahan sampah.

“Selama ini ada dana kompensasi yang berhubungan langsung dengan warga Bantargebang, ada juga dana kemitraan,” tuturnya.

Dia lanjutkan: “Dana kemitraan itu kita gunakan untuk akses-akses DKI, seperti Jalan Jatiasih, truk sampah bisa masuk ke situ.”

Dilanjut: “Terus, fly over (Cipendawa dan Rawa Panjang) ada penambahan rute, dan jadwalnya (truk sampah DKI untuk lewat Bekasi) kita sudah tambah 24 jam, tapi untuk yang compactor (truk sampah),” kata Pepen.

Proposal usulan dana hibah yang diajukan Pemkot Bekasi ke Pemprov DKI, dibenarkan Anies Baswedan.

Namun Pemkot Bekasi pada awal pengajuannya tidak memaparkan rincian sehingga Pemprov kesulitan melakukan telaah.

Disebutkan Anies, dana hibah diajukan Pemkot Bekasi kepada Pemprov DKI, demikian:

Di antaranya flyover Rawa Panjang Rp 188 miliar, proyek flyover Cipendawa Rp 372 miliar, pembangunan crossing Buaran Rp 16 miliar, peningkatan fasilitas penerangan jalan umum Kota Bekasi Rp 5 miliar.

Baca Juga:

Mayat Khashoggi Dipotong Kecil-kecil, Diangkut ke Saudi

Begini Tanggapan Menteri Susi Setelah Sandiaga Minta Woles Aja

Preview Liga Champions: Manchester City Sambangi Shakhtar Donetsk

Ternyata, Belum Juga Selesai
kasi – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut kewajiban Pemprov DKI Jakarta atas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang sudah tuntas. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (Pepen) menolak anggapan itu.

“Saya luruskan lagi, Kalau Pak Anies bilang selesai, ya selesainya di mana?” ujar Pepen di Plaza Bekasi, Bekasi, Senin (22/10/2018).

Pepen menilai, kewajiban Pemprov DKI kepada Bekasi belum selesai.

Dia pun meminta Anies untuk mengecek langsung kondisi Bantargebang sebelum mengklaim bahwaw kewajibannya sudah tuntas.

“Pak Anies harus lihat di Bantargebang. Nggak bisa lihat, katanya, nggak bisa lihat saya sudah transfer. Nggak bisa lihat persoalannya udah nggak ada lagi. Ya nggak bisa gitu,” katanya.

Pepen pun memastikan pihaknya akan kembali mengevaluasi kerjasama terkait pengolahan sampah di Bantargebang dengan Pemprov DKI.

“Pemkot akan evaluasi semua, makanya harus ada komunikasi antar pemimpin,” kata Pepen.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buka-bukaan soal kewajiban pihaknya ke Pemkot Bekasi terkait dana kompensasi bau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Anies menegaskan kewajiban Pemprov DKI Jakarta sudah tuntas.

“Jadi saya ingin meletakkan ini pada porsi permasalahannya. Kita memiliki perjanjian kerja sama antara Pemprov DKI dengan Pemerintah Kota Bekasi,” kata Anies.

Dia lanjutkan: “Itu ditandatangani tahun 2016, berlaku selama 5 tahun dan dari perjanjian kerja sama itu, masing-masing pihak memiliki kewajiban.”

Dilanjut: “Pemprov DKI salah satunya adalah kebagian membayar dan nilainya adalah sebesar range-nya tergantung tonase sampah, Rp 130-150 miliar per tahun,” ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Minggu (21/10).

Anies menegaskan pihaknya telah menunaikan membayar dana kompensasi bau ke Pemkot Bekasi yang nilainya sekitar Rp 190 miliar.

Untuk 2019, besaran dana tersebut akan dikurangi karena alasan tertentu.

“Di tahun 2018 kita sudah menunaikan, nilainya Rp 138 miliar dengan tambahan juga utang tahun 2017 senilai Rp 64 miliar,” katanya.

Dilanjut: “Untuk 2019 diproyeksikan tonasenya kemudian diturunkan dalam bentuk rupiahnya dan dialokasikan Rp 141 miliar. Itulah kewajiban yang dimiliki oleh DKI kepada Pemerintah Kota Bekasi.”

“Jadi dari aspek kewajiban-kewajiban kita sudah selesai. Tidak ada kewajiban yang tersisa,” tegas dia. (*)