Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

@Rayapos | Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih menunggu surat pengusulan calon wagub pengganti Sandiaga Uno dari kedua partai pengusung yakni Gerinda dan PKS.

Kedua partai pemenang Pilkada tahun 2017 ini, disebut memiliki hak yang sama sesuai undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) untuk mengusulkan calon wagub pengganti kepada Gubernur sebelum dilakukan pemilihan melalui DPRD DKI Jakarta.

Lantas apakah Gubernur Anies Baswedan bisa menolak nama calon yang disodorkan oleh partai pengusung?

Ketua komisi A DPRD DKI Jakarta Williyam Yani menjelaskan, dalam aturan tersebut Gubernur Anies tidak bisa menolak nama calon pengganti yang diusulkan oleh partai pengusung.

Sebab dalam proses pengisian kursi DKI II ketika Wakil Gubernur sebelumnya meninggal atau mengundurkan diri atas permintaan pribadi, maka yang berhak memutuskan sosok wagub pengganti adalah partai politik.

“Begini ketika ada pejabat tingkat daerah atau mengundurkan diri, itu yang memutuskan adalah partainya. Apakah Gubernur bisa menolak? Gubernur hanya memberikan rekomendasi tapi tidak bisa menolak. Siapa yang memutuskan nama? Ya partai pengusungnya,” kata Yani saat dihubungi Rayapos, Sabtu (27/10/2018).

“Gubernur tidak bisa menolak, keputusan di partai pengusung, mau gak mau harus dikawinin paksa, itu tidak bisa ikhlas,” sambungnya.

Dikatakan Yani, Gubernur bisa saja mengatakan tidak, tapi jika partai pengusungnya terus berjalan mengusulkan nama yang ternyata tidak sesuai kriteria Gubernur.

Dia berpendapat, Anies bakal kehilangan taringnya dan tidak bisa berbuat apa-apa terkait keputusan tsrsebut.

“Tidak bisa, dia bisa bilang tidak tapi kalau partai pengusung jalan terus ya dia tidak bisa apa-apa,” kata dia.

Lanjut politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, jika nantinya kedua partai pengusung sepakat mengusulkan satu nama.

Maka Gubernur dan DPRD DKI Jakarta mau tidak mau harus setuju. Sebab jika hanya ada satu calon kata Yani, hal itu bakal menggugurkan proses pemilihan di DPRD DKI Jakarta.

“Nah kalau misalnya, kedua partai pengusung hanya mengajukan satu nama, DPRD mau gak mau harus setuju loh, kalau pilihannya hanya satu, tidak ada proses voting di DPRD,” pungkasnya.

Diketahui saat ini, Ketua umum Gerindra Prabowo Subianto telah menjuk ketua DPD Gerindra M. Taufik untuk mengururusi proses pergantian wagub kepada Taufik, ditengah-tengah sikap Gerindra DKI Jakarta yang menginginkan Taufik menjadi salah satu kandidat cawagub pengganti Sandiaga Uno.

Taufik pun menganggap hal ini sebagai pertanda baik, tentunya hal ini membuat PKS merajuk lantaran mengagap jatah Cawagub adalah hak mereka sehingga mereka bisa mengajukaan dua nama sekaligus, hal ini dikalim ketua fraksi PKS DPRD DKI Abdurahman Suhaimi sudah menjadi kesepakatan politik antara kedua partai ini.

Dari sini Taufik pun berencana untuk mengundang petinggi PKS Jakarta untuk diskusi atau duduk bersama membahas kursi DKI II.

Dia menegaskan diundangnya para petinggi PKS ini bukan soal negosiasi terkait pengisihan kursi Wabub DKI, namun acara itu disebutnya murni untuk berdiskusi.

“Minggu depan, insyaallah awal November saya mau ngundang PKS. Bukan soal bujuk-bujuk, bukan lobi ke PKS,” tutur Taufik.

BAGIKAN