@Rayapos | Jakarta – DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta telah mendapatkan undangan dari DPD Partai Gerindra DKI untuk membahas Calon Wakil Gubernur pengganti Sandiaga Uno.

Dalam undangan tersebut diketahui pembahasan bakal digelar di DPD Gerindra pada 5 November 2018 mendatang.

“Udah terima undangannya. Insya Allah datang,” kata ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurahman Suhaimi saat dihunungi Sabtu (3/11/2018).

Sejauh ini ketua Fraksi PKS DPRD DKI itu belum mau berkomentar terkait pertemuan tersebut. Dia mengatakan pihaknya akan memberikan setelah kedua belah pihak duduk bareng.

PKS akan mendengarkan pernyataan dari Gerindra terkait pencalolan cawagub DKI tersebut, apakah pasti bakal mengusulkan Mohammad Taufik? setelah itu baru mereka akan berkomentar.

“Kan kita nerima undangan, kita dengerin dulu di sana. Kalau ada hajatan kita diundang, tuan rumahnya menyampaikan. Tujuannya mengundang apa? Kan begitu. Baru kita respon,” ungkapnya.

Baca Juga:

#JanganSuriahkanIndonesia Tegas Juru Damai Suriah

Taufik Kurniawan, Wakil Rakyat ke-69 yang Dibekuk KPK

Kronologis Tewasnya Penyelam, Evakuasi Pesawat Lion di Laut

Kendati begitu dia mengaku, PKS tidak akan tinggal diam jika dalam pertemuan tersebut Gerindra tetap ngotot mencolonkan ketua DPD Gerindra M Taufik. Suhaimi kembali mengungkit komitmen partai Gerindra bahkan PKS bakal menagih Gerindra untuk memenuhi janji mereka.

Padahal sebelumnya soal Cawagub DKI, kata dia, PKS dan Gerindra sudah bersepakat untuk menyerahkan sepenuhnya kepada PKS. kesepakatan politik telah diamini oleh masing-masing pihak, sehingga PKS berhak mengajukan dua nama Cawagub dari kader mereka.

“Ya kalau kita kembali ke komitmen, komitmen awal. Jadi kita itu enggak ada istilahnya memaksa, merampas, tapi ini adalah komitmen,” kata dia.

Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) Pasal 176 Ayat 1 dijelaskan pengisian wagub dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung.

Pasal itu pun menjelaskan lagi pada Ayat 2 yang menjelaskan partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan dua orang calon Wakil Gubernur melalui Gubernur untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD Provinsi.

Berdasarkan amanat Undang-undang ini, apabila Gerindra bersikukuh mencalonkan M Taufik, maka jatah PKS hanya mengajukan satu nama kandidat. Dengan begitu peluang PKS merebut kursi DKI 2 semakin menipis.

“Janji itu harus dipenuhi,” tandasnya.

BAGIKAN