Status Bakesbangpol Biak Dikonsultasikan Ke Kemendagri

@Rayapos | Biak: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua, melakukan konsultasi mengenai status Badan Kesatuan Bangsa Politik (Bakesbangpol) Biak ke Kementerian Dalam Negeri untuk memperjelas susunan organisasi dan pendanaan pada tahun 2017.

“Status organisasi bakesbangpol seluruh Indonesia sudah menjadi pegawai pusat, ya, ini bagian dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Paulus Resirwawan di Biak, Kamis (26/1).

Dengan konsultasi tim pemkab di bawah Koordinasi Staf Ahli Pemerintahan Abdul Kahar, dia berharap memberikan kepastian tentang status organisasi di lingkungan Pemkab Biak Numfor.

Paulus mengatakan bahwa pihaknya pada bulan Desember 2016 sudah mengukuhkan kembali menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Biak Numfor dilakukan Bupati Thomas Ondy.

Hanya saja untuk masalah pendanaan kegiatan dan organisasi jabatan di Bakesbangpol, menurut Paulus Resirwawan, masih perlu dikonsultasikan kepada pihak pemerintah pusat sehingga dapat mendukung kelancaran tugas pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Biak Numfor.

Apalagi, pada tahun ini, lanjut Resirwawan, ada agenda politik daerah, yakni pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil BupatiBiak NUmfor dan Pemilihan Gubernur Papua serta pemilihan langsung 56 kepala kampung/desa.

“Keberadaan Bakesbangpol di kabupaten/kota sangat startegis karena punya wewenang menjadi satuan kerja perangkat daerah untuk membina program kemasyarakatan, politik untuk penguatan empar pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan data konsultasi tim pemkab ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, selain status Bakesbangpol, juga kelembagaan badan pendidikan latihan serta status organisasi rumah sakit umum daerah (RSUD). [ant]

Comments

comments

LEAVE A REPLY