Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi

@Rayapos | Jakarta – Sikap Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi yang belum juga menandatangani Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2017, menuai kritikan dari sejumlah legislator di Kebon Sirih.

Salah satu kritikan tersebut datangnya dari anggota Fraksi Nasdem Inggard Josua yang menilai ketua DPRD belum memahami perbedaan antara LKPJ dan LPJ.

Ia menjelaskan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini adalah satu hal yang berbeda dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang sempat diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam undang-undang tersebut LPJ kepala daerah harus disampaikan kepada DPRD ini diatur dalam pasal 45 ayat (1) dan (2).

Aturan tentang LPJ yang kemudian disertai dengan perangkat PP 108 tahun 2000 ini secara jelas memang mengisyaratkan adanya kekuasaan legislatif yang cukup dominan dalam konteks politik lokal. Dalam hal ini legislatif memiliki hak untuk menolak atau pun menerima LPJ Gubernur.

“Untuk LKPJ sebenarnya dewan tak punya kewenangan untuk menerima atau menolak. Dewan hanya berwenang untuk memberikan masukan saja yang disampaikan melalui sidang paripurna,” kata Inggard saat dihubungi Rayapos Senin (23/7/2018).

Baca juga:

Polisi Ringkus Dua Sekawan Copet Spesialis CFD

Mengenang Cara Ahok Tangani Kali dan Sungai di Jakarta

Adapaun alasan penolakan LPJ kepala daerah oleh DPRD bisa dilakukan, sebagaimana dijelaskan dalam PP 108 tahun 2000 di antaranya bisa disebabkan karena terdapat penyimpangan realisasi APBD (pasal 7 ayat 1), atau penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan yang alasannya tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolak ukur rencana strategis (pasal 19).

Namun dipaparkan Inggard, setelah UU No. 32 Tahun 2004 berlaku secara efektif, pada pasal 27 ayat (2) diatur ketentuan baru yang mengganti LPJ yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD tersebut menjadi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).

Menurutnya hingga saat ini belum ada Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur secara jelas tentang mekanisme LKPJ ini, Sementara menunggu PP yang baru, dalam penyusunan LKPJ tahun anggaran 2005, Menteri Dalam Negeri berinisiatif mengeluarkan surat pada tanggal 7 Juni 2005, No. 120/1306/SJ yaitu perihal Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Dalam surat tersebut Mendagri hanya menyatakan bahwa kepala daerah wajib memberikan informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada DPRD.

“Tapi, DPRD tidak berhak menolak hanya sebatas rekomendasi,” Jelasnya.

Ketua DPRD Diminta Bekerja Sesuai Aturan

Terkait kabar belum ditandatanganinya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2017 oleh Ketua DPRD DKI Jakarta. Inggard Josua pun meluruskan.

Menurutnya hal ini bukanlan persoalan tanda tangan ketua DPRD dalam LKPJ Gubernur, permaslahnnya yang sebenarnya adalah Ketua DPRD Prasetio yang menolak menandatangani sidang paripurna penyampaian rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur DKI Jakarta.

Pasalnya, diakui inggard, DPRD DKI Jakarta telah selesai membahas LKPJ Gubernur tahun anggaran 2017 hingga tingkat komisi dan membuat keterangan baik-atau buruknya laporan Gubernur dari masing-masing Satuan Kerja Perangakat Daerah (SKPD) dalam bentuk rangkuman yang harus disampaikan melalui sidang paripurna.

“Didalam keterangan itu maka selanjutnya dewan membuat, jadwal badan musyawarah di dalam komisi sesuai SKPD, setelah dibahas maka di buatlah rangkuman dan diselaraskan menjadi kesatuan dalam bentuk rekomendasi, yang disampaikan melalui paripurna kepada Gubernur.

Yang menjadi permasalahan disini ketua dewan menolak untuk di Bamuskan, Jadi bukan soal tanda tangan menandatangani, rekomendasinya bukan di koran, tapi dalam rapat paripurna, jadi sererti itu yang ditolak gelar paripurnanya,” kata inggard membeberkan.

Nantinya hasil Rekomendasi DPRD kepada Guhernur yang disampaikan melalui sidang Paripurna, bakal menjadi acuan Guhernur DKI Jakarta sebagai bahan acuan pemerintah daerah pada tahun berikutnya.

“Masalah kurang memahami itu urusan dia tapi uud menyatakan demikian. Rekomendasi itu yg akan di bawa oleh pemerintah daerah menjadi bahan acuan tahun berikutnya,” imbuhnya.

Dia pun menyarankan agar Ketua DPRD tidak membuat bingung masyarakat, menurutnya jika Ketua DPRD tidak suka dengan kinerja Gubernur, sebenernya hal itu bisa disampaikan melalui rekomendasi tersebut.

“Dibagian mana tinggal disampaikan melalui rekomendasi itu, menjadi suatu dokumen resmi,” pinta Inggard.

Lebih Lanjut, Politisi Nasdem ini ternyata senada dengan Gubernur Anies dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno yang sempat menuding sikap Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi memasukan embel-embel politik dalam pembahasan LKPJ lantaran belum juga membubuhkan tandatangannya dalam penyelenggaraan paripurna.

“Sudah pastilah (unsur politik),”

Namun dia berkilah, dirinya tidak sepakat dengan fraksinya Nasdem, yang merupakan fraksi pendukung rival Anies-Sandi yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pilkada 2017 lalu. Diplomatis dia menjawab, hal ini tidak ada kaitannya dengan golongan atau kelompok.

Ia menegaskan, dirinya harus berani menyampaikan ini sesuai peraturan dan perundang-undangan. Terlebih dia menilai ada prinship kehati-hatian yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta guna mencegah kesalahan-kesalahan yang terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya.

“kalau kita bekerja itu kan harus sesuai peraturan dan undang-undang, contoh tempo hari 2016 penganggaran pembebasan kedutaan inggris di Jalan Thamrin, ternyata pada saat PLT pak Sony, ketahun kalau itu tanah pemda,kan begitu,” tutupnya.