Calon Wakil Presiden, Sandiaga Uno

@Rayapos | Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti marah karena ucapan Cawapres Sandiaga Uno saat kampanye. Kini, Sandiaga meralat ucapannya yang ingin mempermudah perizinan nelayan untuk menangkap ikan.

Ia mengakui, di bawah kepemimpinan Susi Pudjiastuti, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah memberi kemudahan bagi nelayan.

“Itu bagian daripada kami menangkap aspirasi dan aspirasi sudah kami sampaikan. Itu memang tugas kami sebagai yang ingin menyampaikan aspirasi ke masyarakat. Dan kita terima kasih sekali. Ada gerak cepat dari kawan kita Ibu Susi,” kata Sandiaga, Kamis (18/10/2018).

Baca juga:

FPI Tolak Acara Adat di Banyuwangi, Begini Alasannya

Viral Video Wanita Sebut Anies Tutup Reklamasi untuk Bahan Gagah-Gagahan

“Selama saya tidak ditenggelamkan Bu Susi, aman. Enggak ditenggelamkan, yang penting itu aja,” tambah Sandiaga seraya tertawa.

Sandiaga senang aspirasi tersebut bisa didengar langsung oleh Menteri Susi. Ia mengakui kinerja Susi luar biasa dalam memudahkan nelayan untuk melaut.

“Iya sudah (ada aturan yang mempermudah nelayan). Kami justru berterima kasih kepada Bu Susi karena tanggal 10 Oktober saya hadir di sana, tanggal 12 Oktober sudah ada yang di-launching e-service. Jadi itu luar biasa tindak gerak cepat oleh KKP,” kata Sandi.

Saat ditanya apakah kebijakan yang memudahkan nelayan itu baru muncul setelah kunjungan Sandiaga ke Indramayu, Sandiaga membantahnya.

Menurut Sandi, kebijakan yang memudahkan nelayan memang sudah dilakukan KKP sejak dulu.

“Enggak juga. Itu memang sudah dijalankan dan ini sosialisasi yang harus terus dilakukan,” jawab Sandiaga.

Sandiaga pun mengaku enggan menanggapi lebih jauh protes Susi karena tidak mau terjebak dengan perang komentar di media.

Sebelumnya, Susi meminta agar Sandiaga Uno memahami sepenuhnya undang-undang terkait perikanan yang berlaku di Indonesia sebelum membuat pernyataan. Dia menduga ada hal yang belum dipahami betul oleh mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini.

“Jadi, jangan asal ngomong dulu. Belajar dan baca undang-undang perikanan baru berkomentar. Saya tidak suka isu sektoral ekonomi perikanan di bawa ke ranah politik. Saya marah,” kata Susi di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Susi menjelaskan bahwa berdasarkan undang-undang, yang dimaksud dengan nelayan adalah mereka yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal berukuran lebih kecil dari 10 Gross Tonnage (GT) dan para nelayan ini telah dibebaskan dari kewajiban mengurus surat-surat atau perizinan sejak November 2014 lalu.

Untuk itu, KKP tidak pernah mempersulit para nelayan.