Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah (FOTO: Rayapos/Andrew Tito)

@Rayapos | Jakarta – Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap. DPR segera menggelar rapat pimpinan (rapim) membahas status tersangka Taufik tersebut.

“Kebetulan besok adalah paripurna terakhir di masa sidang ini. Jadi tentu besok sebelum selesai, kami akan mengadakan rapim setelah paripurna untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/10/2018).

Baca juga:

Lagi, Dua Kantong Jenazah JT-610 Masuk ke RS Polri

Pakar Aviasi Inggris Ungkap Masalah Mekanis di Pesawat JT-610

Rapim rencananya digelar Rabu (31/10) besok. Fahri mengatakan dalam rapim akan diputuskan langkah-langkah terkait status tersangka Taufik.

Namun Fahri enggan berkomentar lebih jauh soal kasus yang menimpa koleganya itu. Dia menyebut akan mencoba bertemu dengan Taufik untuk mendapatkan keterangan secara langsung.

“Tetapi sebagaimana diketahui sesuai prinsip asas praduga tak bersalah, kami akan mencoba, berusaha bertemu dulu dengan Pak Taufik, untuk mendengarkan apa yang beliau akan lakukan. Karena apapun statusnya dia tetap sebagai pimpinan DPR dan tidak gugur status tersangka,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK menduga Taufik menerima Rp 3,65 miliar dari Muhamad Yahya Fuad selaku Bupati Kebumen periode 2016-2021. Duit itu berkaitan dengan perolehan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada APBN-P 2016.

“Setelah pelantikan (sebagai Bupati Kebumen), MYF (Muhamad Yahya Fuad) diduga melakukan pendekatan kepada sejumlah pihak, termasuk anggota DPR, salah satunya TK (Taufik Kurniawan),” ucap Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (30/10/2018).

Basaria menyebut Taufik diduga dianggap mewakili Dapil Jawa Tengah. Saat itu rencana alokasi DAK sekitar Rp 100 miliar.

“MYF diduga menyanggupi fee 5 persen tersebut, kemudian meminta fee 7 persen kepada rekanan di Kebumen,” sebut Basaria.

BAGIKAN