Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, M. Taufik (FOTO: RAYAPOS/KEMAL MAULANA)

@Rayapos | Jakarta – Rencana pembentukan panitia khusus (pansus) oleh DPRD DKI Jakarta untuk menyelidiki dana mengendap di sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) yang mencapai Rp 4,4 triliun rupanya bukan hanya gertakan dari politisi Kebon Sirih.

Wakil ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik menjelaskan, pembentukan pansus tersebut merupakan hasil dari rekomendasi rapat badan anggaran (Banggar).

“Ya berjalan, itu kan sudah keputusan banggar, jalan memang laporan sama kamu kan gak perlu lapor sama lo,” ujar Taufik saat ditemui di lantai 9 Gedung DPRD DKI, Rabu malam (29/11/2018).

Dia menjelaskan saat ini proses pembentukan Pansus sudah sampai pada sejumlah fraksi, dimana rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada ketua-ketua fraksi di DPRD. Selanjutnya kata Taufik masing-masing fraksi mengirimkan anggotanya untuk mengisi struktur pansus.

“Jalan (Pansus) pimpinan sudah bersurat ke fraksi- fraksi, fraksi nanti kirim nama pernonal pansus. Udah (pimpinan menandatangani),” terangnya.

Lanjut Taufik pun membantah jika pansus tersebut dianggap tidak akan berjalan, terlebih masa jabatan sejumlah anggota DPRD periode 2014-2019 akan segera berakhir sebentar lagi.

Menurut Taufik meskipun begitu, pansus akan tetap berjalan melakukan penyelidikan dana mengendap, sebab masa kerja pansus hanya tiga bulan. Sedangkan masa jabatan 106 anggota DPRD periode ini baru berakhir di nulan agustus 2019.

“Pansus ini kan kan cuma tiga bulan, inikan sampai agustus, jalan kata siapa lo gak jalan, pansus K2 jalan, banyak banyak banyak pansus lain jalan,” katanya.

Lanjut Taufik menerangkan jika pengumuman pembentukan pansus, tidak perlu diumumkan dalam sidang paripurna, sebab menurutnya pansus berasal dari rekomendasi, sehingga tinggal dijalankan saja.

Dia malah menyayangkan kegiatan dewan selalu sepi pemberitaan, padahal diakui Taufik kegiatan DPRD saat ini selalu terbuka untuk umum.

“Dan ini gak perlu di pariournakan, orang rekomendasi kok, orang lo gak nanya, rapatnya terbuka untuk umum, kalian aja gak pernah mau ngikut, kalau ngikut juga banyak berita,” tandasnya.

Seperti diketahui, mengendapnya Rp44 triliun duit rakyat di BUMD ini menjadi hasil rekomendasi Badan Anggaran yang mempertanyakan keberadaan uang tersebut.

Uang itu sisa pemberian Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang mengendap dari 2006 sampai Juni 2018 ke di sejumlah BUMD milik Pemprov DKI Jakarta.

Dalam rapat Banggar 14 November lalu di DPRD, Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi sepakat agar dibentuk Pansus guna melakukan penyelidikan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun mempersilahkan jalannya pansus itu, diakuinya Anies juga memiliki niat yang sama seperti DPRD.

“Silakan diperiksa wong saya juga mau meriksa kok karena kita itu melihat antara pekerjaan dengan serapan ada selisih dan sebagian adalah karena tidak ditagihkan,” kata Gubernur Anies Baswedan saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (16/11/2018).

Kendati begitu, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan opsi lain agar dana triliuan rupiah itu dapat dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat ibu kota.

Pertama adalah relokasi anggaran melalui pengajuan ulang oleh BUMD atau dana tersebut dikembalikan ke Pemprov DKI . Sementara pilihan kedua adalah mengembalikan dana tersebut.

Hingga kini belum ada keterangan lebih lanjut soal pengendapan dana tersebut dari pihak Pemprov maupun BUMD DKI Jakarta.

BAGIKAN