Rencana Stadion BMW

@Rayapos | Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara terkait pembangunan stadion Taman BMW. Pasalnya, stadion ini dijanjikan mulai dibangun Oktober 2018.

Ia mengatakan saat ini pihaknya masih menggodok anggaran yang akan digelontorkan untuk pembiayaan pembangunan stadion bertaraf internasional tersebut.

Baca juga:

Universitas Gadjah Mada ‘Digoyang Bau Busuk’ Kasus Pemerkosaan

Benarkah FPI Geruduk Dubes Arab Saudi?

“Ini lagi dibicarakan dalam penganggaran,” Kata Anies di Pecenongan, Jakarta Pusat, Jumat (9/11/2018).

Diketahui anggaran yang akan diberikan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. JaKarta Propertindo (Jakpro) tersebut memiliki hambatan .

Salah satunya mengenai regulasi pemberian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMD) yang terbentur Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014. Dalam perda itu Jakpro hanya bisa mendapatkan PMD sebesar Rp 10 Triliun.

Pasalnya, PT. Jakpro saat ini sudah mendapatkan anggaran dana Rp 9,6 Triliun di APBD 2019. Untuk itu pihak BUMD tersebut meminta DPRD untuk merevisi perda tersebut agar dapat menyertakan PMD sebesar Rp 30 triliun untuk merealisasikan pembangunan stadion.

Dari sini Anies Berharap, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta untuk segera merevisi Perda 13 tahun 2014 agar Jakpro bisa merealisasikan Taman BMW stadion untuk markas Persija Jakarta.

“Anggaran 2019 masih (pembahasan) bicarakan jadi kita akan masukan itu anggaran dalam 2019 kita berharap nanti bisa disetujui oleh dewan sehingga maunya bisa langsung dikerjakan,” kata dia.

Anies pun mengakui jika saat ini pihaknya sudah berkomunikasi dengan DPRD mengenai revisi perda tersebut.

“Ya pembicaraan informal sudah, tinggal peresmian aja,” tutupnya.

Sementara itu, akhir Oktober lalu, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Merry Hotma mengatakan, rencana Revisi peraturan daerah (perda) Nomor 13 Tahun 2014 yang mengatur soal Penyertaan Modal daerah (PMD) PT Jakarta Propertindo (Jakpro) bakal dikebut selesai bulan ini.

Hal tersebut dilakukan agar pembangunan light rail transit (LRT) fase 2 dapat juga bisa dianggarkan dalam APBD tahun 2019 seperti pembangunan stadion Taman BMW.

“Cepetlah itu dalam waktu deket. Tadi hasil (Penjadwalan) Bamus akan dijadwalkan kekita,” kata Merry Hotma.

Namun dia belum memastikan jadwal pasti pembahasan revisi perda tersebut yang diklaimnya sudah dijadwalkan dalam Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta.

“Saya lupa tanggal pastinya, tapi sudah di bamuskan,” ungkapnya.

Diinformasikan revisi perda ini harus bisa diselesaikan paling lama sebelum akhir bulan ini. Sebab akhir pembahasan APBD tahun anggaran 2019 harus disahkan paling lambat pada tanggal 30 november 2018.

Jika pengesahan molor, DPRD DKI Jakarta bakal dikenakan sanksi dari Kementerian Dalam Negeri. Sanksinya adalah 106 anggota DPRD tidak akan mendapatkan gaji selama 6 bulan.

Begitu juga dengan revisi perda tersebut, jika melebihi dari batas waktu pengesahan APBD tahun anggaran 2019, artinya pemberian PMD tersebut baru bisa diberikan saat pembahasan APBD Perubahan tahun 2019.

BAGIKAN