Jokowi di acara Deklarasi Dukungan Alumni Jabar Ngahiji di Monumen Perjuangan Rakyat Jabar, Minggu (10/3/2019). Foto: JPNN

@Rayapos | Bandung – Isu kampanye ‘lahan dikuasai asing’ benar-benar berantakan. Capres Joko Widodo (Jokowi) di Bandung hari ini menyebutkan, ada orang menguasai lahan seluas lima kali luas Jakarta.

Tapi, Jokowi tidak menyebukan nama Prabowo Subianto di pernyataan tersebut. Walaupun masyarakat bisa menafsirkannya ke sana.

Jokowi saat bicara di deklarasi ‘Alumni Jabar Ngahiji’ di Bandung, Minggu (10/3/2019) mengatakan begini:

“Jangan sampai ada yang teriak-teriak pesimisme lagi. Jangan juga ada yang teriak pasal 33. Jangan sampai ada lagi teriak satu persen menguasai 90 persen aset. Tapi dia sendiri memiliki lahan seluas 5 kali provinsi Jakarta.”

Berdasarkan Wikipedia, luas wilayah DKI Jakarta 661,52 kilometer persegi. Maka, hitung sendiri kalau ada yang punya lahan lima kali luas Jakarta. Sungguh luar biasa Indonesia.

Pasal 33 UUD adalah: Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal ini sering dipakai Capres Prabowo Subianto untuk orasi. Dia memiliki Hak Guna Usaha (HGU) di Kalimantan dan Aceh.

Saat Jokowi bicara ada yang memiliki lahan 5 kali lebih luas dari wilayah Jakarta, para pendukung bersorak histeris. Berteriak ‘balikin…!! balikin…!! balikin…!!’.

Meski begitu, Jokowi menyebut pengelolaan lahan itu memang boleh saja selama legal. Jokowi mengungkit lagi masalah ini untuk mengingatkan agar pengelolaan itu ada manfaatnya untuk negara.

“Memberikan konsesi kepada perusahaan itu legal saja enggak masalah, tetapi lahan itu harus produktif, lahan itu harus memberikan manfaat kepada negara, kepada rakyat,” terang mantan Gubernur DKI itu.

“Tapi kalau lahannya 5 kali lipat lebih dari Provinsi Jakarta, 5 kali Jakarta lahan itu…” ucap Jokowi memotong ucapannya.

“Balikin..!! balikin..!! balikin..!!” teriak pendukung.

Masih soal lahan, Jokowi lalu bicara dia dianggap tidak berguna membagikan sertifikat tanah kepada rakyat, progam andalannya selama ini.

“Kita ini memberikan konsesi, hutan sosial, membagikan sertifikat untuk rakyat, katanya kok tidak berguna, tidak bermanfaat. Yang sudah saya bagikan ke koperasi, ponpes, rakyat, pentani, nelayan berupa konsesi sudah 2,6 juta hektare selama 4 tahun,” paparnya.

“Sertifikat yang sudah kita berikan sertifikat tanda bukti hak hukum sudah diberikan lebih dari 16 juta sertifikat, kok dibilang tidak bermanfaat. Apa penginnya semua diberikan hanya yang gede-gedenya saja,” pungkasnya. (*)

Baca Juga:

Beginilah Paniknya Penumpang KRL Terguling

Gaji Karyawan BUMN Rekrut 2019 Ternyata Besar