Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

@Rayapos | Jakarta – Pemprov DKI Jakarta mulai penertiban reklame tak berizin di kawasan Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (19/10/2018).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun mengaku tidak takut kehilangan Pendpatan Asli Daerah (PAD) dari pajak reklame berjumlah Rp 964 Miliar yang menyumbang sekitar 3 persen total PAD di tahun lalu.

Baca juga:

Soal Jomblo-menjomblo, Anies – Djarot ‘Berantem’

Berkaca Pilkada DKI, Begini Cara Sandiaga Kuatkan Mental Relawan

Baginya yang terpenting adalah memperhatikan aspek hukum dan menegakan aturan dalam mengelola Jakarta.

“Yaitu aspek penegakan hukum, tata kota, dan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,” kata Anies.

Anies menegaskan, pihaknya bakal terus memberikan sanksi tegas kepada pengelola reklame yang melanggar aturan. Upaya yann dilakukan dengan memasang stiker penanda peringatan untuk selanjutnya dibongkar.

“Pemilik bangunan reklame yang melanggar izin diharapkan membongkar sendiri bangunan miliknya sebelum di bongkar,” tutupnya.

Sebelumnya, saat dihubungi Rayapos, Kepala Satpol PP Yani Wahyu menjelaskan operasi penertiban reklame berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2014.

Reklame-reklame yang ditertibkan adalah yang melanggar izin sebagaimana ditentukan dalam aturan perundang-undangan tersebut.

“Ya nanti (ditertibkan), pokonya sesuai pergub 148, sampai SP3 kalau belum juga ya kita bongkar, kalau kita yang bongkar ya alat alat ya jadi milik pemerintah,” kata Yani.

Dari informasi yang diterima Rayapos masih ada sekitar 59 titik reklame bermasalah yang sebelumnya sudah diberikan Setelah diberi surat peringatan (SP1 sampai dengan SP3) namun tidak ada tindak lanjutnya.

BAGIKAN