Tertunda, Rapat Pembahasan Lahan RUSD Haulussy

@Rayapos | Ambon: Rapat kerja pembebasan lahan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Max Haulussy Ambon yang diprakarsai Komisi A DPRD Maluku, terpaksa mengalami penundaan. Pasalnya, Kepala Biro (Karo) Hukum Sekretariat Provinsi (Setprov) Maluku berhalangan hadir.

Kondisi ini sangat disayangkan mengingat undangan yang hadir antara lain seluruh anggota komisi, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Maluku, J Walalayo, Kepala BPN Kota Ambon, F.B. Soukotta, pemilik lahan yang diwakili Johanis Tisera dan tim kuasa hukumnya yang dikoordinir Daniel Nirahua,SH.

Tertundanya rapat pembebasan lahan RSUD ini juga dibenarkan Ketua Komisi B DPRD Maluku, Ir. Melki L. Frans,M.Sc, dalam keterangannya kepada wartawan, di Ambon, Jumat (27/1). ”Agenda pertemuannya untuk sementara diskors hingga awal Februari 2017. Karena Karo Hukum Setprov Maluku hari ini berhalangan hadir dan DPRD juga akan melakukan verifikasi surat-surat masuk ke daerah,” ujarnya.

Beberapa staf dari Biro Hukum Setprov Maluku saat dikonfirmasi pun membenarkan bahwa Karo Hukum, Hendrik ”Hein” Farfar sedang bertugas keluar daerah. Karenanya, tugas itu didelegasikan kepada 3 orang stafnya.

Atas kondisi ini, Komisi A menilai harus mendengarkan keterangan langsung dari Karo Hukum, bukannya dari para staf yang didegelegasikannya. ”Komisi A belum bisa mengambil keputusan, karena harus mendengarkan penjelasan resmi dari Karo Hukum. Apalagi, putusan Mahkamah Agung yang memenangkan Tisera selaku pememang atas lahan tersebut, hanya bersifat deklarator dan bukannya eksekutorial,” jelasnya.

Kesemaptan yang sama, anggota Komisi A DPRD Maluku, Luthfi Sanaky,SH, menjelaskan bahwa dalam agenda pertemuan berikutnya perlu diundang sejumlah pihak terkait lainnya seperti pihak Pengadilan, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Maluku, Polda, dan BPKP RI Perwakilan Maluku.

”Semua instansi terkait ini harus diundang untuk membahas persoalan ini agar bisa didapatkan pandangan serta pertimbangan yang objektif aga pengambilan keputusan oleh komisi tidak menimbulkan dampak negatif dan berimplikasi pada persoalan hukum,” pungkasnya.

Comments

comments