Tim Saber Pungli Purbalingga Terima Satu Pengaduan

@Rayapos | Purbalingga: Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, yang baru dikukuhkan pada Jumat (27/1) telah menerima satu pengaduan, kata Ketua Tim Saber Pungli Purbalingga Komisaris Polisi R. Sihombing.

“Sudah ada satu pengaduan yang masuk, namun kami belum meneliti lebih jauh pengaduan tersebut, karena suratnya baru datang,” katanya saat Rapat Koordinasi Tim Saber Pungli di Ruang Rapat Bupati Purbalingga, Senin.

Menurut dia, pihaknya bersama institusi lain yang menjadi anggota Tim Saber Pungli masih mempelajari pengaduan tersebut.

Kendati demikian, dia belum merinci jenis pungutan yang dilaporkan dan instansi mana yang dilaporkan.

“Nanti kami pelajari dulu,” tegas Wakil Kepala Kepolisian Resor Purbalingga itu.

Lebih lanjut, dia mengatakan Purbalingga merupakan salah satu kabupaten yang telah membentuk Tim Saber Pungli dan sudah dikukuhkan oleh Bupati Purbalingga pada 27 Januari 2017.

Saat “video conference (vicon)” yang diikuti seluruh kabupaten/kota di Jateng beberapa waktu lalu, kata dia, terungkap bahwa masih ada 13 kabupaten/kota yang belum membentuk Tim Saber Pungli.

“Purbalingga sudah terbentuk dan tidak termasuk dalam 13 kabupaten/kota itu,” katanya.

Kendati Tim Saber Pungli telah terbentuk, dia mengakui Purbalingga belum termasuk kabupaten kota yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Lebih lanjut, Sihombing mengatakan Tim Saber Pungli harus sudah jalan meskipun masih terkendala anggaran.

Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Purbalingga menjanjikan anggaran senilai Rp250 juta dan akan dimasukkan pada APBD perubahan.

“Untuk sekretariat, kami juga belum ada. Sementara untuk jalannya tim menggunakan anggaran dari instansi masing-masing,” katanya.

Terkait rencana anggaran yang akan dialokasikan Pemkab Purbalingga, Inspektur Inspektorat Purbalingga Agus Winarno menyarankan porsi terbesar ditujukan untuk upaya pencegahan.

“Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui sosialisasi, pertemuan langsung dengan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) pelayanan publik, dengan organisasi massa, dan para perangkat kecamatan maupun desa,” katanya.

Comments

comments

LEAVE A REPLY