Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi

@Rayapos | Jakarta – Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mendukung rencana pembentukan panitia khusus (Pansus) guna menelusuri pengendapan uang Rp 4,4 triliun di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov DKI Jakarta.

“Kalau melihat kondisi keuangannya seperti ini, Silpanya, setuju-setuju saja, terus harus bongkar semunya,” kata Pras di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (19/11/2018).

Baca juga:

Anies Berharap DPRD DKI Dukung Pembangunan Stadion BMW

Anies Tetap Ingin Stadion BMW Dikelola oleh BUMD

Pras pun mengaku bakal menandatangani SK pembentukan pansus tersebut, sebab menurutnya hal itu memang diperlukan untuk kepentingan transparansi.

“Ya kalau memang diperlukan, kita tandatangani, ya untuk transparan saja, pokoknya yang penting anggaran bisa masuk ke masyarakat,” ungkapnya.

Kendati demikian, Pras belum bisa memastikan kapan Pansus tersebut bakal bekerja, sebab DPRD DKI Jakarta masih menjalankan sederet agande rapat dalam membahas rancangan APBD tahun 2019.

“Ini kan masih ada beberapa pertemuan nih, ini kan belum selesai juga (Rapat) nanti akan kita informasikan,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, ada duit rakyat sisa pemberian Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang mengendap dari 2006 sampai Juni 2018 ke di sejumlah BUMD milik Pemprov DKI Jakarta.

Pras pun meminta agar, para BUMD itu segera mengembalikan uang rakyat tersebut.

Senada dengan Prasetio, Ketua Fraksi Partai Golkar Jakarta, Ashraf Ali. Menurut pengakuannya dirinya lah yang menemukan dana triliunan yang mengendap di sejumlah BUMD tersebut.

“Kebetulan yang menemukan data ini saya. Nah sekarang ini lagi rame dibahas oleh dewan,” terang Asraf.

Ashraf yang juga duduk di komisi C yang membidangi anggaran ini menyebutkan kalau mengendapnya dana PMD disejumlah BUMD ini harus ditelusuri cepat.

Mendengar hal ini Wakil ketua DPRD dari fraksi PKS, Triwicaksana menegaskan, adanya temuan tersebut pihak DPRD berencana membentuk Pansus guna menelusuri keberadaan uang tersebut.

Sani menjelaskan, anggaran Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang direlokasi oleh para Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum memiliki dasar hukum. Dari sini Sani sepakat, agar DPRD DKI Jakarta segera membentuk Pansus.

“Bahwa PMD-PMD yang diajukan dalam proposal tersebut itu direalokasikan peruntukannya kepada sektor-sektor lain yang tanpa persetujuan dari DPRD. Jadi akan dibentuk pansus untuk menyelidiki hal tersebut,” tegas Sani.

BAGIKAN