Ilustrasi

@Rayapos | Jakarta – Mobil di parkir liar diderek. Mahkamah Agung (MA) menghukum Gubernur DKI, dalam hal ini Dishub DKI dengan denda Rp 186 juta.

Kok bisa? Ya…. permohonan kasasi Gubernur DKI ke MA atas gugatan pemilik mobil yang diderek, ditolak MA. Artinya, MA menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama dan ke dua.

Kisahnya, bermula saat seorang pengacara, Mulyadi, memarkir Nissan X-Trail Nopol B 29 Zul di depan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jalan Gajahmada, pada 10 November 2015.

Kala itu, parkiran di dalam area gedung PN Jakpus sudah penuh. Dia memarkir di pinggir Jalan Gajahmada. Padahal, di jalan itu ada tanda larangan parkir. Jelas dilarang.

Saat selesai beracara di pengadilan, mobilnya raib. Dia kaget saat kembali ke Jalan Gajahmada tidak melihat mobilnya.

Setelah tanya sana-sini, tahulah Mulyadi, bahwa beberapa jam sebelumnya ada penderekan mobil di parkir liar itu. Dia menduga, sangat mungkin mobilnya diderek.

Tapi, kok tidak ada pemberitahuan penderekan kepada pemilik mobil?

Mungkin karena petugas Dishub yang menderek kesulitan mencari pemiliknya yang ternyata berada di dalam PN Jakpus.

Mulyadi lantas membuat laporan kehilangan kendaraan ke polisi.

Laporan Polisi (LP) berarti laporan kehilangan sesuatu. Jika yang hilang benda tidak bergerak, berarti diterjemahkan polisi sebagai pencurian mobil.

Sebenarnya, Mulyadi tahu bahwa mobilnya diderek. Tapi secara resmi (berdasarkan hukum) dia tidak tahu.

Setelah itu, dia menunggu surat pemberitahuan penderekan kendaraan.Tapi pemberitahuan tidak kunjung datang.

Belakangan diketahui, mobil itu diderek, dibawa ke parkiran MRT Monas. Itu setelah Mulyani mencari tahu.

Nah… ada celah hukum di sini. Dishub DKI bertindak (beranggapan) bahwa pemilik mobil harus mencari tahu sendiri, di mana mobilnya berada.

Maka, Mulyadi menggugat Pemprov DKI Jakarta. Mulyadi menilai Pemprov DKI telah melanggar Pasal 97 ayat 4 PP 43/1993 yang berbunyi:

Dalam melakukan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud, petugas yang berwenang harus memberitahukan kepada pemilik atau pemegang kendaraan.

Mulyadi mengajukan gugatan materiil Rp 185 juta dan kerugian immateril Rp 2,5 miliar.

Pada 14 Februari 2017, PN Jakpus mengabulkan gugatan itu.

PN Jakpus memutuskan Gubernur DKI dkk telah melakukan perbuatan melawan hukum dan membayar ganti rugi Rp 186 juta.

Atas putusan tersebut, tergugat Pemprov DKI menyatakan naik banding ke Pengadilan Tinggi DKI.

Baca Juga:

Pistol Glock, Jarak Tembak 389 Meter ke Gedung DPR

Siap-Siap, Ada Diskon Besar-Besaran di Pameran Motor IMOS 2018

Pada 19 Oktober 2017, Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memutuskan, menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Artinya, Pemprov DKI dihukum denda Rp 186 juta.

Waktu itu, duduk sebagai ketua majelis Johanes Suhadi dengan anggota Amir Maddi dan I Nyoman Adi Juliasa.

Atas dua putusan itu, Gubernur DKI dkk tidak terima. Lantas mengajukan kasasi. Apa kata MA?

“Tolak,” demikian lansir panitera MA, Selasa (16/10/2018).

Perkara nomor 2010 K/PDT/2018 diadili oleh Yakup Ginting dengan anggota Maria Anna Samiyati dan Yunus Wahab.

Duduk sebagai Panitera Pengganti Aryaniek Andayani dan diketok dalam sidang pada 18 September 2018. (*)