Screenshot instagram

@Rayapos | Jakarta – Viral video anak-anak berpakaian pramuka meneriakkan 2019 ganti presiden. Dalam video berdurasi 1 menit itu, puluhan anak-anak bertakbir “Allahuakbar”, setelah itu mereka serentak mengucapkan “2019 ganti presiden”.

Terdengar, suara pria yang membimbing anak-anak tersebut. Dan di tengah peserta berseragam Pramuka, terdapat beberapa orang yang mengenakan pakaian putih.

Baca juga:

Masih Berantakan, JPM Tanah Abang Tetap Diresmikan

Yenny Wahid Ajak Mahfud MD Dukung Jokowi, Ini Tanggapan Ma’ruf Amin

Video tersebut diprotes Ketua Kwarda Pramuka Jawa Timur, Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Menurutnya, video tersebut mengeksploitasi gerekan pramuka untuk dijadikan objek politik.

“Saya protes keras terhadap video yang sengaja mempolitisasi Pramuka dan membawa anak2 kita ke politik praktis,” seperti dukutip dari akun Instagram resmi @gusipul_id, Senin (15/10/2018).

Ia juga meminta pihak yang membuat video itu segera minta maaf dan bertanggung jawab. Karena menurutnya hal ini melanggar aturan dan norma politik.

“Kepada siapapun yang sengaja membuatnya harus mempertanggungjawabkan dan segera meminta maaf,” tulisnya.

Gus Ipul juga meminta Ketua Kwarnas Nasional yaitu Adhyaksa Dault untuk segera mencari dan memproses hukum pelakunya. “Kepada Ka @kwarnas Pramuka mohon segera memprosesnya secara hukum,” tambahnya.

Di sisi lain, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin meminta Bawaslu segera turun untuk mengusutnya.

“Bawaslu lah bekerja, memroses, mengecek keadaan itu. Ini untuk pendidikan politik kita ke depan. Bukan hanya karena yang diserang, tapi juga seandainya ketika ada cara-cara kami berkampanye melibatkan anak-anak juga harus tetep diperiksa oleh Bawaslu,” ujar Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding, kepada wartawan, Senin (15/10/2018).

Karding mengingatkan seluruh pihak harus menghindari pelibatan anak-anak dalam politik praktis. Selain aturan kampanye, pelibatan anak-anak juga tidak diperkenankan dalam ketentuan soal perlindungan anak.

“Karena memang dilarang dan secara prinsip itu belum tepat untuk sekarang. Ada masa-masa mereka terlibat dalam politik praktis dan punya hak untuk itu,” tutur Karding.