Bendera hitam dikibarkan, setelah Merah Putih diturunkan di kantor DPRD Poso, Jumat (26/10/2018). Foto Ist

@Rayapos | Jakarta – Peserta aksi bela bendera tauhid di Kabupaten Poso mengibarkan bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid di DPRD Poso, Jumat (26/10/2018). Mereka menurunkan merah putih.

Peristiwa ini diketahui anggota keamanan dan langsung melapor ke Kapolres Poso AKBP Bogiek Sugiyarto.

Mengetahui hal itu, Bogiek langsung menegur massa untuk mengibarkan kembali bendera Merah Putih seperti semula.

Kepala Biro Penmas Polri, Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo lewat keterangan tertulis, Sabtu (27/10/2018) menyatakan:

“Kapolres Poso langsung memperingatkan tokoh warga yang ikut orasi bahwa penurunan bendera Merah Putih dan diganti dengan bendera kain hitam yang bertuliskan ‘lailahaillallah’.”

“Berselang sesaat kemudian, bendera kain hitam yang bertuliskan ‘lailahaillallah’ langsung diturunkan oleh peserta aksi. Kemudian dinaikkan kembali bendera Merah Putih,” sambungnya.

Dedi mengatakan, pengibaran bendera juga terjadi di Lapangan Sintuwu Maroso.

“Begitu juga di tiang bendera Lapangan Sintuwu Maroso. Namun tiang bendera di Lapangan Sintuwu Maroso tidak adanya bendera Merah Putih yang sedang berkibar,” tutur Dedi.

Kemendagri menyatakan, ada larangan mengibarkan bendera dari sebuah organisasi terlarang. Larangan ini tidak hanya berlaku di kantor instansi pemerintah, tapi juga di ruang publik, mana saja.

Baca Juga:

Aksi Bela Tauhid Juga Tuduh PKI yang Bakar Bendera

Bukan Hanya Siswa, Gurunya pun Ikut Aksi Bela Tauhid

Drum Isi Mayat Dicor Ditemukan Posisi Terbuka

Dirjen Otonomi Daerah (Otda), Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono saat dihubungi wartawan, Sabtu (27/10/2018) menyatakan:

“Jadi bendera-bendera yang tak boleh di instansi negara itu, termasuk ruang publik, adalah bendera yang organisasi terlarang, seperti PKI, HTI, GAM, OPM. Semua adalah bendera yang dilarang UU. Itu tugas polisi untuk menegakkan.”

Penurunan bendera Merah Putih diganti dengan bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid di DPRD Poso, direkam video. Rekamannya. juga foto-fotonya jadi viral di media sosial.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang mencari tahu soal kabar tersebut.

“Saya dapat juga, bukan video, tapi gambar saja. Cuma saya tidak tahu persis karena musim social media. Kita belum tahu posisinya di mana. Kita lagi konfirmasi. Tapi kalau betul itu nanti urusan polisi itu,” kata Sumarsono.

Pria yang akrab disapa Soni itu mengatakan juga menerima gambar demo di masjid. Dia mengatakan Kemendagri juga menyerahkan hal itu ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti.

Soni mengatakan, demonstrasi di kantor DPRD memang hak warga negara. Sebab, DPRD merupakan tempat menyampaikan aspirasi masyarakat.

“DPRD kan juga jadi tempat menyampaikan aspirasi,” tutur dia.

Namun dia menegaskan ada larangan mengibarkan bendera dari sebuah organisasi terlarang. Larangan ini bukan hanya berlaku di kantor instansi pemerintah, tapi juga di ruang publik.

Dalam video yang beredar, tampak sejumlah orang mengibarkan bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid itu di tiang bendera yang ada di halaman DPRD Kabupaten Poso.

Soni mengatakan, jika hal tersebut benar terjadi, bendera harus sesegera mungkin diturunkan.

Setelah itu, pihak kepolisianlah yang akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum dalam pengibaran bendera tersebut.

“Sesegera mungkin bendera lain harus diturunkan. Kemudian diserahkan ke polisi untuk menindaklanjuti. Yang sangat tidak boleh sekali itu kalau DPRD Poso secara sengaja itu kemudian mengibarkan bendera. Itu sangat salah,” ujar Soni.

Dikonfirmasi terpisah, Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah AKBP Hery Murwono mengatakan, peristiwa itu sudah ditangani Polres Poso. Saat ini situasi sudah kembali aman.

“Sudah ditangani di Polres Poso. Sudah selesai itu di Polres Poso. Iya (kemarin), sudah selesai itu. Nggak ada (yang diamankan). Itu sudah ditangani Polres Poso. Aman sudah. Sudah diamankan situasinya, nggak ada masalah,” ujar Hery. (*)

Simak videonya di sini:

BAGIKAN