Bupati Bekasi, Jawa Barat, Neneng Hassanah Yasin ditangkap KPK. Foto: JPNN

@Rayapos | Jakarta – Bupati Bekasi, Jawa Barat, Neneng Hassanah Yasin, mengaku sempat menasihati anak buahnya berhati-hati, jangan korupsi. Akhirnya malah dia diciduk KPK.

Bupati Neneng ditangkap KPK karena menjadi tersangka suap proyek perumahan Meikarta.

Nasihat ‘hati-hati’ itu disampaikan Bupati Bekasi kepada Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

Nasihat itu setelah dua orang pejabat di lingkungan Pemkab Bekasi terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Minggu (14/10/2018).

“Awal tahun sudah saya wanti-wanti ke Bu Tina (Kasi Bidang Tata Ruang PUPR Kab. Bekasi), Bu Neneng (Kabid Tata Ruang PUPR Kab, Bekasi) saya juga sudah imbau hati-hati,” kata Bupati Neneng kepada wartawan saat ditemui di Pemkab Bekasi, Cikarang, Senin (15/10/2018) siang.

Artinya, Bupati Neneng sudah menasihati sebelumnya kepada dua anak buahnya yang kena OTT tersebut.

Neneng saat ditanya wartawan tentang OTT KPK itu, mengaku tak tahu menahu kasus yang membelit anak buahnya.

Neneng mengaku sedang berada di rumah saat OTT digelar KPK pada Minggu (14/10/2018).

“Saya tahunya pas Maghrib (kemarin) lagi di rumah. Dari kabar beredar saja di internet. Bener-bener nggak tahu saya, saya sudah wanti-wanti,” sambungnya.

Bupati Bekasi Neneng akhirnya diciduk KPK pada Senin (15/10) malam. Hanya beberapa jam setelah dia diwawancarai wartawan tentang OTT terhadap anak buahnya.

Neneng juga ditetapkan sebagai tersangka suap.

Simak videonya di sini:

KPK menetapkan 9 orang tersangka suap perizinan proyek Meikarta. Selain Bupati Bekasi, KPK juga menetapkan sejumlah pejabat Pemkab Bekasi sebagai tersangka.

Mereka yang jadi tersangka yakni:

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor.

Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati.

Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

Para tersangka dari jajaran Pemkab Bekasi diduga menerima Rp 7 miliar sebagai bagian dari fee fase pertama yang bernilai total Rp 13 miliar.

Sedangkan pihak pemberi suap yang menjadi tersangka yakni Direktur Operasional Lippo Group, konsultan Lippo Group Taryadi dan Fitra Djaja Purnama.

Juga pegawai Lippo Group Henry Jasmen.

Kode ‘Tina Toon’ di Korupsi Bekasi

KPK mengatakan ada kode ‘Tina Toon’ dalam kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta kepada Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin.

Siapa sebenarnya yang dimaksud dengan ‘Tina Toon’ tersebut?

Menurut KPK, kode tersebut digunakan dalam komunikasi antarpihak yang diduga terlibat dalam kasus ini. Mereka menggunakan kode itu untuk menyamarkan identitas masing-masing.

Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, kepada wartawan di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (15/10/2018) mengatakan:

“Ada beberapa pejabat, jadi beberapa pejabat di tingkat dinas dan pihak-pihak terkait yang berkomunikasi satu dan lainnya, dalam membahas proyek ini tidak memanggil nama masing-masing. Mereka menyapa dan berkomunikasi satu dan lain dengan kode masing-masing.”

Namun, Febri tak menyebut secara detail kode ‘Tina Toon’ tersebut ditujukan untuk siapa. Febri hanya mengatakan mereka menggunakan kode agar tidak mudah diketahui jika terpantau oleh pihak lain.

Febri menegaskan KPK sudah punya pengalaman mengungkap kasus dengan penggunaan kata sandi.

“Jadi setiap pihak yang terkait di sini punya nama sandi atau nama kode masing-masing yang kami duga itu sengaja dilakukan agar ketika komunikasi itu terpantau itu tidak bisa diketahui langsung siapa yang sedang berkomunikasi dan bicara tentang apa,” katanya.

“Tapi KPK punya pengalaman banyak sekali kasus korupsi yang menggunakan sandi-sandi seperti ini,” paparnya.

Sebenarnya, kode yang digunakan tak cuma ‘Tina Toon’.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam jumpa pers mengatakan ada sandi yang ditemukan dalam perkara ini.

Sandi tersebut antara lain ‘Melvin’, ‘Penyanyi’, dan ‘Windu’. Tapi dia juga tak menyebut siapa sebenarnya yang dimaksud dengan ‘Tina Toon’ itu.

“Teridentifikasi penggunaan sejumlah sandi dalam kasus ini untuk menyamarkan nama-nama para pejabat di Pemkab Bekasi, antara lain ‘Melvin’, ‘Tina Toon’, ‘Windu’, dan ‘Penyanyi’,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

Baca Juga:

Unik… Mobil Parkir Liar Diderek, Dishub DKI Dihukum Rp 186 Juta

Pistol Glock, Jarak Tembak 389 Meter ke Gedung DPR

Tina Toon Asli Kaget

Mantan penyanyi cilik Tina Toon, mengaku tak tahu kenapa namanya bisa digunakan sebagai kode di kasus ini. Dia mengaku kaget saat tahu namanya digunakan sebagai kode kasus korupsi.

“Nama aku dibawa (kode kasus suap proyek Meikarta) aku nggak ngerti kenapa pakai nama Tina Toon. Kaget juga sih,” kata Tina kepada wartawan.

“Mudah-mudahan tidak merugikan aku secara pribadi. Aku lihatnya lucu aja namaku dipakai untuk sandi. Aku nganggepnya nama aku dipakai jadi bisa lebih mencuat lagi,” kata caleg dari PDIP itu, tertawa.

KPK telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka selaku pemberi dan penerima suap.

Para pejabat Pemkab Bekasi selaku pihak diduga penerima yang ditetapkan sebagai yakni:

1. Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin,
2. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin,
3. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor,
4. Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dan
5. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

Sementara, tersangka diduga pemberi di antaranya:

Billy Sindoro (Direktur Operasional Lippo Group)

Taryadi (konsultan Lippo Group)

Fitra Djaja Purnama (konsultan Lippo Group), dan

Henry Jasmen (pegawai Lippo Group).

Para tersangka dari jajaran Pemkab Bekasi diduga menerima Rp 7 miliar sebagai bagian dari fee fase pertama yang benilai total Rp 13 miliar. Duit itu diduga terkait perizinan proyek Meikarta.

Kini, 6 dari 9 tersangka sudah ditahan KPK. Bupati Neneng dan Billy Sindoro masih diperiksa KPK setelah keduanya ditangkap kemarin malam.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, dan ditangkap KPK, Neneng sempat mengaku tak tahu soal kasus yang menyebabkan OTT KPK di wilayahnya. Dia juga mengatakan dirinya terkejut atas OTT tersebut.

“Saya demi Allah nggak tahu,” ujar Neneng kepada wartawan di Pemkab Bekasi, Cikarang, Senin (15/10/2018) siang.

Saat tiba di Gedung KPK, Neneng tak banyak bicara. Dia juga diam saat ditanya apakah dirinya tahu siapa yang dimaksud dengan ‘Tina Toon’ dan kode lainnya dalam kasus ini. (*)