Wacana Pemerintah Untuk Cabut Perda Miras, Tuai Ketidaksetujuan DPR RI

@Rayapos | Jakarta: Pemerintah bersepakat dalam waktu dekat akan mencabut peraturan daerah (perda) tentang pelarangan minuman keras atau miras, Jumat (20/5).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, dengan pencabutan perda tersebut pemerintah tidak ingin dianggap melegalkan miras di sejumlah daerah. Pasalnya pencabutan tersebut kata dia, hanya sementara lantaran untuk merampingkan pada peraturan sehingga tidak terjadi tumpang tindih.

“Pencabutan di provinsi karena perda perda itu merupakan kewenangan kabupaten/kota. Jadi kita akan rampingkan supaya gak tumpang tindih,” ujar Tjahjo.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid mengatakan, tidak sepakat jika perda tentang miras tersebut dicabut. Kata dia, hal itu akan sama saja pemerintah untuk sementara memberikan ruang dalam peredaran minuman haram tersebut.

“Ini kan banyak riset-risat kalau miras itu membahayakan, dan selalu identik dengan kasus kekerasan, nah bagaimana nanti ini,” ujar Sodik kepada rekan media.

Dia mengaku harusnya perda tersebut tetap dibiarkan tapi harus lebih dikuatkan, apalagi Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa beberapa kali mengatakan miras selalu erat berkaitan dengan tindak kekerasan dan pornografi.

“Ini harusnya bukan dicabut, tapi yang ada lebih dikuatkan peraturannya. Jadi tidak tepat dicabut itu,” pungkasnya. [Arfa Gandhi]

BAGIKAN

LEAVE A REPLY