Gubernur DKI Anies Baswedan

@Rayapos | Jakarta – Kosongnya posisi wakil Gubernur DKI Jakarta menjadi sorotan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disurati agar segera mempercepat pemilihan wakilnya.

Menanggapi hal ini, Anies menganggap surat tersebut salah alamat. Menurutnya surat tersebut seharusnya ditujukan kepada partai-partai pemenang Pilkada 2017.

Baca juga:

Anak Khashoggi: Pulangkan Jenazah Ayahku, Meski Sepotong

Prabowo: Kalau Saya Jadi Presiden, RI Tidak Perlu Impor Apa-apa

Anies menjelaskan jika merujuk pada aturan proses penggantian Wakil Gubernur DKI Jakarta, nama tersebut bukan berasal dari sang Gubernur, melainkan dua partai pengusung yakni Gerindra dan PKS.

“Kami bergerak pakai peraturan. Aturannya itu mengatakan nama wakil tidak berasal dari Gubernur, tetapi berasal dari Partai pengusung,” kata Anies di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu (4/11/2018).

Sehingga dikatakan Anies, surat teguran tersebut lebih tepat jika ditujukan kepada dua parpol yang sempat mengusungnya pada Pilkada DKI tahun 2017 lalu.

“Yang harusnya proses cepat itu Parpol. Karena di perundangannya begitu,” kata dia.

Lanjut Anies kembali menerangkan mekanisme proses pengusulan wagub pengganti, berdasarkan aturannya Partai pengusung (PKS dan Gerindra), mengirimkan dua nama kepada Gubernur, kemudian nama tersebut disampaikan oleh Gubernur untuk dipilih melalui DPRD DKI Jakarta.

“Selanjutnya DPRD melakukan rapat paripurna untuk memvoting nama tersebut, Mereka (Parpol Pengusung) kirimkan ke Gubernur, Gubernur kirimkan ke dewan,” pungkasnya.

Sebelumnya dikabarkan, Kemendagri melayangkan surat resmi per tanggal 2 November 2018, bernomor 122.31/8779/OTDA yang ditandatangani langsung Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Sumarsono.

Dalam surat itu sebagai Gubernur DKI Jakarta Anies diminta segera melakukan pengisian kekosongan kursi DKI II yang telah lama mengalami kekosongan.

BAGIKAN