Wagub Jawa Timur, Syaifullah Yusuf, Siap Pimpin Operasi Penertiban Tenaga Kerja Asing

@Rayapos | Surabaya: Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf menyatakan siap memimpin operasi penertiban tenaga kerja asing di wilayahnya jika mereka bekerja tidak sesuai peraturan yang di Indonesia.

“Saya akan pimpin langsung jika ada tenaga asing yang mengancam lahan kerja pribumi dan tidak menghormati regulasi maupun konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Jumat.

Menurut dia, tenaga kerja asing tanpa izin yang bekerja di Jawa Timur, pada khususnya, merupakan persoalan serius sehingga harus ada sikap dan tindakan tegas dari aparat pemerintah.

Gus Ipul, sapaan akrabnya, akan bersama dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Kantor Imigrasi pada waktu yang tidak ditentukan akan melakukan operasi.

Orang nomor dua di Pemprov Jatim tersebut mengaku sudah menerima informasi dari serikat buruh bahwa tenaga kerja asing membanjiri sejumlah perusahaan dan sebagian tak memiliki surat-surat seperti yang diberlakukan.

“Jangan sampai kejadian ini terjadi di Jatim. Bayangkan ada tenaga kerja asing tidak memenuhi syarat, tapi berani bekerja di kawasan militer Indonesia. Ini sudah pada tataran membahayakan,” ucapnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kanwil Kemenkumham Jatim, terdapat sebanyak 1.868 tenaga kerja asing yang tersebar di berbagai kota dan kabupaten di Jatim telah tercatat secara resmi, sedangkan jumlah yang ilegal belum diketahui, namun diprediksi tidak sedikit.

Sementara itu, persoalan yang tidak kalah penting, lanjut dia, adalah para pencari suaka dan pengungsi yang awalnya memilih Australia sebagai negara tujuan, namun karena terdampar, tidak sedikit yang betah dan beraktivitas di sebuah daerah tertentu.

“Mereka enggan pergi dan memilih tinggal. Nah, persoalannya kemampuan Pemprov Jatim terbatas untuk menyediakan fasilitasnya,” kata mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut.

Gus Ipul juga meminta masyarakat dan pihak terkait untuk aktif melaporkan apabila menemukan tenaga kerja asing, pengungsi dan pencari suaka yang tidak memiliki surat-surat lengkap.

“Seluruh laporan selanjutnya akan dipelajari dan ditindaklanjuti bersama Kemenkumham, Imigrasi dan BIN. Selanjutnya akan dilakukan penindakan,” kata Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tersebut. [ant]

BAGIKAN

LEAVE A REPLY