Kolase: Rayapos/DWO

@Rayapos | Depok – Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya, Teguh P Nugroho mengatakan pungutan liar (Pungli) sekolah masih ada. Dan, berdasarkan temuan pungli jual-beli bangku sekolah, di Depok paling banyak (juaranya).

“Dari hasil temuan dan laporan di wilayah kewenangan kami, Kota Depok adalah yang terbanyak ditemukan praktik pungli dan jual beli bangku sekolah dalam PPDB SMA 2018 ini,” kata Teguh, Kamis (19/3/2018).

Menurutnya, itu menandakan hampir di semua SMA Negeri di Depok terjadi penyelewengan dalam PPDB SMA 2018 ini.

Dijelaskan, kini Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya sedang verifikasi faktual mengumpulkan bukti. mengungkap pungli dan jual beli bangku sekolah negeri di Depok, Bekasi dan Bogor.

“Kami sedang dalam proses verifikasi faktual terkait laporan pungli dan jual beli bangku sekolah di SMA negeri yang terjadi Depok, Bekasi dan Bogor. Ada tim yang turun melakukan pemantauan itu sejak PPDB bergulir,” kata Teguh.

Ombudsman sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap pihak Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk diperiksa. Ini bagian dari investigasi.

“Kami sudah jadwalkan pemanggilan pihak Disdik Jabar pekan depan. Rencananya akan dipanggil Selasa atau Rabu, pekan depan,” kata Teguh.

Menurut Teguh pemanggilan merupakan bagian dari pihaknya dalam menyusun laporan akhir hasil pemeriksaan proses PPDB di Depok, Bogor, Bekasi dan Jakarta. Hasil laporan akhir akan diumumkan.

“Dari laporan itu akan dilihat sekolah mana yang pungli dan jual beli bangku sekolah. Serta tindakan korektif apa yang bisa dilakukan pihak pemerintah, panitia PPDB dan sekolah, dalam proses PPDB ke depan,” kata Teguh.

Menurutnya, peluang pungli dan jual beli bangku sekolah SMA Negeri di Depok, Bekasi dan Bogor pada 2018 juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

“Kami harap dengan laporan akhir yang kami susun, peluang itu bisa ditutup dalam PPDB di tahun selanjutnya,” kata Teguh.

Diungkap, ada beberapa modus atau cara pihak sekolah dalam melakukan pungli jual beli bangku sekolah PPDB SMA negeri ini.

“Diantaranya: Memperbesar kuota bagi siswa miskin atau KETM dengan mengurangi kuota dari warga penduduk sekitar atau WPS. Juga kuota jatah guru,” kata Teguh.

Caranya: Penerimaan siswa keluarga miskin, diberikan atau dijual untuk siswa yang bukan keluarga miskin. Inilah Pungli.

“Karena surat keterangan tidak mampu atau SKTM mereka diduga palsu. Ini biasa terjadi, karena tidak ada verifikasi yang dilakukan panitia PPDB terhadap SKTM yang diberikan. Sebeb memang pemerintah tidak memberikan anggaran untuk verifikasi SKTM” kata Teguh.

Selain itu kata Teguh, modus lainnya terjadi dengan cara menendang siswa yang mendaftar lewat PPDB online meski zonasinya dekat dengan sekolah, dan memiliki nilai baik. “Lalu jatah untuk para siswa ini diduga dijual ke siswa yang membayar,” kata dia.

SMAN 13 Depok Kembalikan Uang Pungutan

Dijelaskan Teguh, pihak SMA Negeri 13 Depok mengembalikan uang pungutan yang diminta panitia PPDB kepada siswa saat daftar ulang pada Sabtu (14/7/2018).

“Mereka (pihak SMAN 13 Depok) per Selasa (17/7/2018) mengembalikan uang tersebut ke orangtua murid. Juga, tidak menarik sumbangan dari orangtua yang menolak,” ucap Teguh kepada wartawan, Rabu (18/7/2018).

Diungkap, Ombudsman memantau langsung pengembalian dana kepada orangtua murid yang nilainya Rp 3 juta per murid.

Menanggapi itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMAN 13 Eko Joko Susendro membenarkan. Pihaknya sudah mengembalikan dana yang dipungut dari orangtua murid.

Menurut Eko, pihaknya akan rapat bersama orangtua dan komite sekolah, Sabtu (21/7/2018) besok. Materi rapat, soal program sekolah dan biaya pendidikan siswa.

“Sabtu (21/7/2018) ini kami akan berdiskusi dan bermusyawarah bersama orangtua dan komite untuk meminta persetujuan terkait berapa besaran biaya masuk,” ucap dia.

Baca Juga:

Pungutan terhadap orangtua siswa di SMAN 13 ini viral di media sosial. Berdasarkan informasi yang viral tersebut, ada lima item biaya yang dibebankan kepada orangtua siswa.

Kelima item: Uang seragam sekolah Rp 1.350.000, uang sumbangan Rp 1 juta, uang masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) Rp 200.000, psikotes Rp 200.000, uang sumbangan operasional pendidikan (SOP) bulan Juli Rp 250.000. Total Rp 3 juta. (*)

BAGIKAN